Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung AHY Jadi Capres, Partai Demokrat Tak Lagi Adakan Konvensi

Kompas.com - 19/04/2022, 21:35 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tak akan mengadakan konvensi calon presiden seperti tahun 2014.

Hal ini dikarenakan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 , Partai Demokrat telah sepakat untuk mengusung ketua umum, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres).

"Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti," ujar Kamhar dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Segenap Kader Partai Demokrat Ingin Usung AHY Jadi Capres

Dengan kondisi tersebut, menurut Kamhar, mekanisme konvensi untuk mencari capres menjadi tak lagi relevan dilakukan.

Untuk itu, Partai Demokrat tengah fokus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik lain untuk membangun koalisi.

"Paling utama saat ini bagaimana membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk bisa kerja sama atau koalisi untuk mencukupkan syarat masuk kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujar Kamhar.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, sebenarnya konvensi merupakan salah satu cara ideal sebagai mekanisme untuk mencari calon presiden yang cocok untuk partai politik.

Pasalnya, melalui konvensi, terdapat ruang di mana seluruh calon terbaik akan dimunculkan.

Namun demikian, mekanisme tersebut saat ini tak tepat dilakukan oleh Partai Demokrat, lantaran berisiko menimbulkan masalah baru.

Baca juga: SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di Demokrat, Ini Maknanya

Pasalnya, konvensi bisa mengganggu solidaritas partai yang saat ini sedang dibangun.

"Kalau konvensi dibuka, bisa menjadi problematis bagi demokrat. Karena nanti mengganggu solidaritas partai di proses pencalonan, karena saat kampanye akan membawa gerbong masing-masing. Ini akan menimbulkan tarik-tarikan yang secara organisasi tidak baik," ujar Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com