Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN dan PPP Dinilai Dihantui Degradasi pada Pemilu 2024

Kompas.com - 19/04/2022, 16:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tidak mampu menembus ambang batas parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kedua parpol itu mesti melakukan terobosan agar lolos dari degradasi. 

"Ancaman degradasi dari zona parliamentary treshold 4 persen yang berpotensi menghantui PAN dan menghantui PPP," kata Umam dalam acara diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: PPP Buka Komunikasi dengan Nasdem dan PAN Terkait Koalisi Pemilu 2024

Umam menjelaskan, perolehan suara PAN dapat berkurang seiring munculnya Partai Ummat yang didirikan Amien Rais dan Partai Pelita yang didirikan Din Syamsuddin.

Pasalnya, dua partai baru tersebut berbagi basis pemilih yang sama, yakni kelompok Muhammadiyah.

"Pak Amien Rais, bagaimanapun beliau, sekontroversial beliau, tetapi setidaknya beliau masih punya pengaruh yang cukup kuat di basis pemilih masyarakat Muhammadiyah, Pak Din Syamsuddin juga sama," ujar Umam.

Sementara itu, PPP terancam tak masuk parlemen pada periode mendatang karena perolehan suaranya pada 2019 lalu pun hanya lebih sedikit dibandingkan ambang batas parlemen.

Menurut Umam, PPP mesti mengonsolidasikan kekuatan dengan memilih calon presiden yang tepat supaya memperoleh efek ekor jas atau coattail effect dan tidak mengalami split ticket voting yang akan berimbas pada perolehan suara pada 2024.

"Kalau kemudian tidak terjadi misalnya coattail effect tidak ada, kemudian kembali terjadi split ticket voting maka itu berpotensi menjadi ancaman," kata Umam.

Selain itu, elektabilitas dua partai berbasis Islam lainnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga berpotensi terkoreksi pada 2024 mendatang.

Elektabilitas PKS diprediksi bakal terdampak oleh munculnya Partai Gelora yang diisi oleh sejumlah eks elite PKS.

Baca juga: PPP Akan Komunikasi Lebih Intens dengan Partai Lain Terkait Pilpres 2024

Sementara itu, elektabilitas PKB diperkirakan bakal dipengaruhi oleh hubungan yang kurang harmonis antara partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin Yahya Cholil Staquf.

"Kalau misal disharmoni antara PKB dan NU tidak termitigasi dgn baik, maka berpotensi ini menjadi ruang baru bagi lahirnya upaya operasi politik untuk melakukan regenerasi kepemimpinan," kata Umam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com