Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso akan meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk mengkaji ulang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar.

Agung mengatakan, anggaran sebesar itu mesti dievaluasi karena masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng.

Baca juga: Soal Gorden Rumah Dinas DPR, Pengamat: Apa Tidak Bisa Lebih Murah?

"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam siaran pers, Rabu (30/3/2022).

Politikus Partai Demokrat itu berpendapat, pengadaan gorden tersebut harus dilakukan di waktu yang tepat meski hal itu sudah direncanakan sejak lama.

Menurut Agung, pengadaan gorden di waktu yang tidak tepat dapat membuat anggota dewan dicap buruk oleh masyarakat karena dianggap menghambur-hamburkan uang di tengah situasi sulit.

Baca juga: Sebagian Fraksi di DPR Anggap Tak Urgen, Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Keinginan Siapa?

"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan, semua harus lebih transparansi terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," kata Agung.

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.