Soal Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar, Politisi Demokrat: Kita Harus Punya "Sense of Crisis"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menilai, DPR harus memiliki sense of crisis sebelum melakukan pengadaan barang dengan biaya yang fantastis.

Hal ini disampaikan Dede merespons pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR yang anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar untuk 505 unit rumah.

"Soal besarnya anggaran, memang kita harus punya sense of crisis, sense of crisis kita apa, harga minyak goreng lagi mahal, perlukah kita mengeluarkan itu," kata Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Fraksi PPP: Anggaran Gorden Rp 90 Juta bila Dialokasikan untuk Beli Minyak Goreng Lebih Bermanfaat

Dede mengatakan, pihak-pihak yang berkecimpung di dunia politik semestinya juga berbicara soal isu-isu publik.

Oleh karena itu, menurut dia, dana yang dianggarkan untuk membeli gorden lebih baik dialokasikan untuk membantu masyarakat, misalnya dengan menggelar pasar murah minyak goreng bagi masyarakat di sekitar Kompleks DPR.

"Alokasi anggaran tersebut bisa diarahkan untuk membeli misalnya minyak goreng dengan harga murah dan dijual ke masyarakat dengan harga lebih murah, misalnya," kata Dede.

Wakil ketua Komisi X DPR itu pun berpendapat, gorden yang ada di masing-masing rumah jabatan belum perlu diganti.

Jika ada perbaikan, menurut Dede, sebaiknya diperuntukkan untuk fasilitas yang lebih sering digunakan oleh penghuni seperti kompor atau pompa air.

"Kita berharap yang penting rumah dinas ini dipelihara dengan baik dan dipelihara dengan baik itu tentu bukan hanya tampilan, tapi fasilitas yang memang dibutuhkan sehari-hari," ujar Dede.

Baca juga: Sekjen PAN Nilai Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar Belum Diperlukan, Lebih Baik untuk Bantu UMKM

Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.