Kompas.com - 30/03/2022, 06:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) Idil Akbar mengatakan, keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan pagu anggaran Rp Rp 48,7 miliar untuk program penggantian gorden di 505 unit rumah dinas jabatan anggota dewan agak berlebihan.

"Apakah kemudian tidak bisa dengan harga yang lebih murah dari yang dianggarkan?," kata Idil saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

"Memang agak berlebihan kalau seandainya harga gorden dianggarkan Rp 90 juta per rumah sehingga menghabiskan anggaran yang besar," lanjut Idil.

Dengan perkiraan alokasi anggaran mencapai Rp 90 juta untuk setiap rumah dinas, Idil juga mempertanyakan model dan bahan gorden seperti apa yang akan dibeli dalam proyek pengadaan itu.

Baca juga: Sebut Rumah Jabatan DPR Tak Ditempati, Formappi Nilai Pengadaan Gorden Tak Urgen

Menurut dia, seharusnya DPR lebih peka dengan kondisi perekonomian yang lesu sehingga menyebabkan masyarakat ikut merasakan dampaknya.

"Mestinya kan memang ada sense of crisis dari DPR, bahwa kita masih menghadapi dilema ekonomi dengan adanya pandemi covid-19. Anggaran negara harusnya terserap lebih banyak ke masyarakat," ujar Idil.

Akan tetapi, kata Idil, jika pengadaan gorden untuk rumah dinas jabatan anggota DPR memang harus dilakukan dan sudah menetapkan pagu anggaran, dia berharap DPR memikirkan lagi patokan harga yang ditetapkan dalam pengajuan kontrak.

"Sekretariat Jenderal harus menghitung ulang anggaran sehingga kemudian mendapatkan angka yang lebih realistis dan tentu saja lebih masuk akal untuk mengganti gorden yang sudah harus diganti," ucap Idil.

Baca juga: Anggaran Rp 48,7 M untuk Gorden Anggota DPR, Formappi: Jauh dari Rakyat

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, anggaran Rp 48,7 miliar itu disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota Dewan. Setiap rumah nantinya akan mendapatkan satu set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah, hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat 11 macam gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

Baca juga: Anggaran Gorden Rumah Jabatan DPR Dinilai Fantastis, Formappi: Gorden Macam Apa yang Dibeli?

Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini sebesar sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332.

Indra tidak menjelaskan detail saat ditanya soal luas gorden yang akan dipasang di setiap rumah serta spesifikasinya. Namun, Indra menegaskan, gorden yang akan dibeli wajib produksi dalam negeri.

Lelang pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas jabatan anggota DPR masih berlangsung hingga 31 Maret 2022. Indra mengeklaim, pengadaan gorden di rumah jabatan anggota Dewan terakhir dilakukan pada 2009, artinya sudah 13 tahun gorden di sana tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota Dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.

Baca juga: Anggaran Rp 48,7 Miliar untuk Gorden Rumah Jabatan Anggota DPR yang Jarang Dihuni..

Ia mengatakan, tidak sedikit anggota Dewan yang meminta ada penggantian gorden karena suasana dalam rumah dapat terlihat dari luar akibat tak ada gorden.

"Sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar " kata Indra.

DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal di Kompleks Parlemen dan Rp 3,03 miliar untuk pengadaan AC di rumah jabatan anggota Dewan.

Indra menjelaskan, pengadaan aspal berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan parlemen negara G20 atau P20 agar suasana di Kompleks Parlemen tampak lebih rapi. Indra menyebutkan, banyak bidang jalan yang harus diaspal karena cukup banyak yang sudah tergerus, berlubang, serta tergenang air saat hujan.

Luas bidang yang akan diaspal sebesar 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal sebanyak 7.100 ton.

"Pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan," kata Indra.

Baca juga: Sekjen Klaim Tak Ada Hengki Pengki dalam Pengadaan Gorden untuk Rumah Dinas DPR

Sementara, rencana pengadaan AC disebut sudah diusulkan sejak lama tapi baru dapat dipenuhi pada tahun 2022. Indra menyebutkan, sebagian besar AC di ruang keluarga rumah jabatan anggota Dewan sudah tidak berfungsi dengan baik.

"Karena umurnya sebenarnya sudah lebih dari 8 tahun rata-rata," ujar Indra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Nasional
Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

RKUHP Disahkan, Mahfud MD: Bagus!

Nasional
RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

RKUHP Sah, Penjual Makanan hingga Obat Palsu Picu Kematian Dipenjara 9 Tahun

Nasional
Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Baru Mau Mulai Genjot Naikkan Awal 2023

Nasional
Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Pengamat: Sudah Saatnya Presiden Jokowi Memisahkan Diri dari Relawan

Nasional
RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Nasional
Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Ditanya soal Posisinya di Pernikahan Kaesang-Erina, Erick Thohir: Aku yang Bersih-bersih

Nasional
Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Terlibat Kasus Sambo: Sedih, Karier Saya Masih Panjang

Nasional
Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Hasil Musra Gorontalo: Airlangga Capres Nomor 1, Mahfud MD Cawapres Teratas

Nasional
RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

RKUHP Disahkan: Fitnah Diancam 4 Tahun Penjara, Pencemaran Kehormatan 9 Bulan Bui

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Kasus Peredaran Gelap Narkoba, 2 di Antaranya Oknum TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.