Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Dinilai Punya Peluang Damaikan AS-Rusia-Ukraina Sebelum KTT G20

Kompas.com - 25/03/2022, 07:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, mengatakan Indonesia harus membuktikan diri kepada dunia untuk bisa menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17 pada November mendatang dengan sukses.

Menurut Ramdhan, Indonesia juga mempunyai kewajiban membuktikan prinsip dan kebijakan politik luar negeri di tengah pertikaian antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan Rusia terkait konflik militer di Ukraina. Sebab, negara-negara yang saat ini bertikai seperti AS dan Rusia juga merupakan anggota forum G20.

"Jika G20 bisa tetap terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin forum ini menjadi strategis dalam menekan eskalasi yang berlangsung," ujar Ramdhan kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

"Ini peluang bagi Indonesia untuk menorehkan prestasi global dalam mewujudkan ketertiban dunia," lanjut Ramdhan.

Baca juga: Putin Bakal Hadiri KTT G20, Kemenlu: RI Selaku Presidensi Mengundang Semua Anggota

Indonesia, kata Ramdhan, saat ini harus bisa menerapkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dengan cerdas. Hal itu diperlukan supaya persoalan konflik Rusia-Ukraina tidak mempengaruhi agenda forum G20.

Sebab, kata Ramdhan, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah jika konflik antara Rusia-Ukraina yang meluas menjadi perseteruan Rusia dengan AS dan sekutunya kian meruncing dan akhirnya mempengaruhi agenda KTT G20.

"Rusia saja sudah didepak oleh Eropa dari Dewan Eropa. PBB saja pun tidak dapat berbuat banyak mengatasi konflik ini," ujar Ramdhan.

Menurut Ramdhan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menggunakan seluruh jurus diplomasi seperti diplomasi terbuka (open diplomacy), diplomasi intensif (intensive diplomacy), hingga diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy) untuk membantu mencari jalan keluar konflik. Salah satunya dengan membuka ruang dialog dengan para pemimpin negara-negara besar dalam percaturan politik dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden AS Joe Biden.

Baca juga: Pro Kontra Rusia Datang ke G20, Anggota Komisi I: Diundang atau Tidak Harus Berdasarkan Kesepakatan

Hal itu, kata Ramdhan, harus dilakukan Indonesia jika ingin KTT G20 terselenggara dengan sukses, atau bahkan turut membantu mendamaikan pihak-pihak yang tengah bertikai.

"Indonesia datangilah para anggota G20 sebelum forum digelar. Buka komunikasi dengan Putin, Biden, Xin Jinping, tawarkan langkah-langkah perdamaian," ucap Ramdhan.

KTT G20 ke-17 itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina. Sedangkan China dan India mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

Baca juga: AS Minta Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: Indonesia Presidensi, Bukan Event Organizer

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya diizinkan menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com