Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Sampai Hari Ini Belum Ada Tanda-tanda Reshuffle

Kompas.com - 24/03/2022, 15:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum dapat kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda reshuffle. Saya juga heran banyak yang nanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: PKB Minta Menteri Tak Perlu Risau Isu Reshuffle dan Fokus Sesuai Tugasnya

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan, sejauh ini belum ada komunikasi dengan partai politik pendukung pemerintah untuk membahas reshuffle kabinet.

Ia menuturkan, ketika bertemu dengan Jokowi di Bali beberapa waktu yang lalu, kepala negara juga tidak memberikan petunjuk akan adanya reshuffle kabinet.

"Saya ketemu beliau di Bali juga tak ada cerita reshuffle," kata Cak Imin.

Baca juga: Sekjen PAN Tak Banyak Berkomentar Saat Ditanya soal Reshuffle

Kendati demikian, Cak Imin menilai kinerja kabinet harus dievaluasi setiap saat, khususnya dalam menghadapi ancaman perang pascakonflik Rusia-Ukraina dan pemulihan pascapandemi.

Wakil ketua DPR itu pun mengaku tak masalah jika reshuffle kabinet memberikan kursi bagi kader PAN asalkan kursi menteri yang diduduki kader PKB tidak diusik.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," katanya.

Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Jokowi Bakal Pertimbangkan Posisi Mendag dan PAN

Isu reshuffle atau perombakan kabinet mengemuka pada awal Maret. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah politisi, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada akhir Maret ini.

Namun, ternyata Presiden Jokowi dipastikan belum akan kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum ada.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Jokowi Bakal Pertimbangkan Posisi Mendag dan PAN

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto mengaku mendapat informasi bahwa partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri jika benar terjadi reshuffle pada akhir Maret 2022.

Wali kota Bogor itu menegaskan, partainya telah siap jika Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada PAN untuk masuk kabinet.

"Iya, sangat siap. Tapi internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada (ketua umum) ketum (Zulkifli Hasan). Ketum yang akan mengusulkan ke presiden," kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com