Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle", Mendag, Menaker, dan Menag Dinilai Berpotensi Diganti Jokowi

Kompas.com - 23/03/2022, 10:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus. Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo memprediksi, jika benar ada reshuffle, setidaknya terdapat tiga menteri yang berpotensi dicopot Jokowi, yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Ketiganya belum lama ini membuat kegaduhan karena satu dan lain hal.

"Jadi menurut saya, kalaupun ada yang dicopot ya kira-kira menteri itu," kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Pasang Surut Isu Reshuffle dan Masuknya PAN ke Gerbong Koalisi Jokowi

Sebagaimana diketahui, Mendag baru-baru ini menuai kontroversi terkait langka dan mahalnya harga minyak goreng. Dia banjir kritik lantaran mengaku tak bisa mengontrol keberadaan mafia minyak.

Sementara itu, Menaker pada pertengahan Februari lalu didemo kaum buruh lantaran menerbitkan peraturan baru mengenai dana jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun.

Lalu, Menag belum lama ini menuai sorotan warganet karena mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing.

Baca juga: Jejak Jokowi dalam Reshuffle Kabinet di Rabu Pon dan Rabu Pahing

Namun demikian, menurut Kunto, reshuffle merupakan hak prerogatif atau kewenangan penuh presiden.

Meski kinerja menteri-menteri tersebut dinilai kurang baik oleh publik, belum tentu mereka yang bakal dicopot Jokowi.

"Ada misalnya menteri yang menurut kita oke-oke saja ternyata dicopot itu ada, apalagi kalau ada konflik di belakang layar yang kita nggak tahu di publik," ujar Kunto.

Menurut Kunto, perombakan kabinet juga tak lagi bisa dikaitkan dengan pengelompokan menteri asal partai politik atau nonparpol.

Dia menilai, Jokowi lebih mempertimbangkan faktor untung rugi dalam mengutak-atik kabinetnya. Mereka yang berjasa di pemerintahan lebih punya peluang untuk bertahan lama di kabinet, begitupun sebaliknya.

Kunto berpandangan, sulit untuk menebak hitung-hitungan Jokowi perihal peta politik pemerintahannya.

"Karena Pak Jokowi berkali-kali membuktikan ke publik bahwa semua prediksi pengamat ataupun analisis politik yang berusaha mengalkulasi secara rasional hitung-hitungan kursi menteri dan segala macamnya lebih banyak melesetnya," kata pengajar ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran itu.

Baca juga: Misteri Tersangka Mafia Minyak Goreng yang Dijanjikan Mendag...

Sebelumnya, berembus isu reshuffle bakal dilakukan Rabu Pon (23/3/2022). Ini mengingat Jokowi kerap mengambil keputusan besar pada Rabu Pon, termasuk beberapa kali reshuffle.

Namun, dugaan tersebut telah dibantah oleh Istana. Keterangan sumber Kompas.com di lingkungan pemerintahan mengatakan, tak ada jadwal reshuffle pada Rabu ini.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com