Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPU Akui Adanya Ancaman dan "Godaan" Saat Pelaksanaan Pemilu

Kompas.com - 24/03/2022, 13:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengakui adanya ancaman hingga godaan merupakan hal yang lumrah dialami para komisioner lembaga tersebut saat pemilu berlangsung.

Menurut dia, intervensi atas independensi kerja-kerja KPU dapat dilancarkan secara halus hingga kasar.

“Ada ancaman, kalau ancaman itu yang keras-keras. Lalu godaan yang manis-manis,” kata Hasyim dalam program "Gaspol" Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: KPU Sarankan Pemilih Muda Banyak Silaturahim ke Parpol

Ia memberi contoh, godaan dapat datang dari bentuk-bentuk gratifikasi sesederhana tiket umrah dari politikus yang mencalonkan diri dalam pemilu.

“Misalkan ini nama saya Hasyim Asyari, (disangka) pasti senang pergi haji, senang umrah. Lalu, ‘Terima kasih sudah dibantu, ini tiket umrahnya’,” ujar Hasyim memberi ilustrasi.

Namun, kalau godaan semacam itu tak cukup mempan, cara-cara kasar kemungkinan ditempuh, mulai dari ancaman kekerasan hingga kriminalisasi.

“Faktanya, saya 2019 sudah pernah jadi tersangka, ditersangkakan orang yang enggak lolos,” ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Belum Pertimbangkan E-Voting pada Pemilu 2024 karena Masalah Akses Internet hingga Kepercayaan Publik

Ketika itu, Hasyim dijadikan tersangka pada perkara Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Oddang, karena tidak lolos Daftar Calon Tetap (DCT) calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

“Pilkada 2020 juga saya ditersangkakan lagi gara-gara orang yang tidak lolos,” kata dia.

Pada 2020, Hasyim dijadikan tersangka pada perkara calon bupati Boven Digoel, Papua, yang tidak lolos peserta Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com