Nasdem Tunda Amendemen PPHN UUD 1945 demi Cegah Isu Tunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkapkan salah satu alasan penting untuk menunda usulan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Alasan itu adalah mencegah supaya agenda pembahasan tidak melebar kepada persoalan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilihan umum (pemilu).

"Penundaan usulan ini juga mencegah agar gagasan amandemen kontitusi terkait PPHN tidak menjadi meluas dengan memasukkan usulan masa jabatan Presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu," kata Ketua Fraksi Nasdem di MPR Taufik Basari dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022) kemarin.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan, sejak awal partainya mengusulkan supaya wacana amendemen itu dikaji ulang dan tidak dipaksakan. Menurut dia, amendemen terkait PPHN masih merupakan gagasan elite politik dan belum menjadi kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Sama dengan PDI-P, F-Nasdem Juga Nilai Usulan Amendemen UUD 1945 soal PPHN Perlu Ditunda

Akan tetapi, kata Taufik, UUD 1945 tidak melarang adanya amendemen konstitusi. Namun, menurut Taufik amendemen harus dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan didasarkan atas kebutuhan fundamental demi kepentingan bangsa.

Selain itu, Taufik mengatakan Fraksi Nasdem telah menggelar survei bekerja sama dengan lembaga Survei Indikator Politik yang dilakukan pada September 2021. Hasil survei itu menunjukkan masyarakat menolak usulan amendemen baik untuk PPHN maupun mengakomodasi hal lain.

"Sehingga saat ini belum ada alasan yang cukup untuk melakukan amandemen," ujar Taufik.

Pekan lalu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di MPR mengusulkan penundaan kajian amendemen UUD 1945 terkait PPHN. Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah menyarankan amendemen terbatas itu lebih baik tidak dilaksanakan pada periode saat ini.

"Sebaiknya rencana amendemen terbatas UUD tersebut tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," kata Basarah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022) pekan lalu.

Baca juga: Soal Amendemen, Pimpinan MPR: Rakyat Tidak Terlalu Berkehendak, PPHN Biasa-biasa Saja

Salah satu alasan Fraksi PDI-P MPR mengusulkan amendemen ditunda karena menilai situasi psikologis bangsa saat ini tidak kondusif. Maka, adanya wacana amendemen terbatas sebaiknya tidak dilakukan di masa sekarang.

"Situasi psikologis bangsa yang tidal kondusif, seperti adanya pikiran dan rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa serta adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu," jelasnya.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya/Editor : Krisiandi)