Puan: Pemerintah, DPR, dan KPU Sudah Sepakat Pemilu Digelar 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI sekaligus salah satu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa dirinya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. 

Menurut Puan, Pemilu 2024 sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan selepas lawatannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (15/3/2022).

Ia menyinggung bahwa lembaga-lembaga negara yang berwenang sudah memutuskan tanggal berlangsungnya pemilu.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Ketum PBNU: Silakan Saja

"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu," tegas Puan.

Sebelumnya, penolakan terhadap wacana penundaan pemilu juga diungkapkan sejumlah pejabat teras PDI-P.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahkan menyindir menteri yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang dianggap menolak penundaan pemilu, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

”Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena seorang pembantu Presiden harus fokus pada tugasnya dan sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara, partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Baca juga: Bicara Isu Penundaan Pemilu, Pimpinan MPR Singgung Pemilu 1999

Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemili 2024 ditunda.

Dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengeklaim masyarakat ingin pemilu ditunda agar kondisi sosial politik tetap tenang dan kondisi perekenomian nasional membaik.