Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Wanti-wanti Amien Rais ke Jokowi soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden...

Kompas.com - 15/03/2022, 15:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir. Wacana ini membesar menjadi bola liar hingga kembali memunculkan isu penambahan masa jabatan presiden.

Isu tersebut sebenarnya tak hanya sekali mengemuka. Setidaknya, 3 kali sudah kabar penambahan masa jabatan presiden 3 periode bergulir dalam 3 tahun terakhir.

Berkali-kali pula kabar ini menjadi polemik dan menuai kritik. Kritik datang salah satunya dari mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Baca juga: Amien Rais: Saya Wanti-wanti Jangan Ada Wacana Presiden Tambah 1 Periode

Amien dulu menolak tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan kini mengecam keras usulan penundaan pemilu.

Menghina konstitusi

Menurut Amien, usulan penundaan pemilu merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebab, sebagaimana bunyi UUD, pemilu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus digelar setiap lima tahun sekali.

Selain itu, konstitusi juga mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama setiap periode 5 tahun.

Baca juga: Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional

Oleh karenanya, Amien menolak keras wacana penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah petinggi partai politik dan pejabat pemerintah.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," kata Amien dalam sebuah diskusi virtual, Senin (14/3/2022).

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu pun mengaku khawatir usulan penundaan pemilu ini terealisasi. Sebab, dia menilai, DPR dan MPR kini seolah tunduk pada keinginan pemerintah.

Oleh karenanya, menurut dia, kini hanya DPD yang menjadi harapan untuk menolak dan menghentikan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan.

"Hampir semua anggotanya (MPR, DPR) menjadi yes man dan yes woman pada apa saja yang diinginkan Pak Jokowi. Rezim Jokowi berhasil melakukan political buying yang nyaris sempurna," ujarnya.

Amien pun mendesak agar isu penundaan Pemilu 2024 segera dihentikan. Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu.

"Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata dia.

Amien juga khawatir Presiden Joko Widodo akan dilengserkan apabila menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com