Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Kelahiran Gerakan Non-Blok

Kompas.com - 13/03/2022, 01:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement adalah suat organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.

Pada awalnya, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan himpunan negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu blok era perang dingin.

Negara-negara yang digolongkan baru merdeka meliputi semua negara yang terbebas dari penjajahan seiring dengan berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945.

Berakhirnya Perang Dunia II Memprakarsai Lahirnya GNB

Pasca perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di dunia. Amerika Serikat bersama negara-negara barat (Eropa, Amerika, Australia) yang berhaluan kapitalis-liberal disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet bersama negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia disebut Blok Timur.

Era perang dingin kemudian berakhir akibat terjadinya revolusi demokratik di Eropa Timur pada sekitar tahun 1980 dan puncaknya ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Situasi perang dingin pada saat itu melahirkan kesadaran negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan.

Negara-negara baru memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi setelah terlepas dari penajajahan. Lima kepala negara yang memprakarsai pembentukan GNB adalah Joseph Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Soekarno (Presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlul Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwan Nkrumah (Presiden Ghana).

Baca juga: Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Empat Pertemuan Menuju Deklarasi GNB

Sebelum berhasil mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan empat kali pertemuan, yaitu:

  • Pertemuan di Kolombo pada 28 April - 2 Mei 1954: Istilah non-alignment atau tidak memihak pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jawaharlul Nehru dalam pertemuan ini. Nehru memarparkan lima prinsip yang kemudian dijadikan dasar GNB, yaitu:
    • Saling menghormati kedaulatan teritorial.
    • Tidak saling melakukan agresi.
    • Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
    • Setara dan saling menguntungkan.
    • Hidup berdampingan secara damai.
  • Pertemuan di Bogor pada 29 Desember 1954: Membahas rencana mengundang negara-negara yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung.
  • Pertemuan KAA di Bandung: KAA berlangsung pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. KAA menjadi tonggak sejarah lahirnya Gerakan Non-Blok. KAA dihadiri 29 negara yang berhasil menyepakati prinsip berdirinya GNB. Terdiri dari 10 prinsip yang kemudian disebut Dasa Sila Bandung.
  • Pertemuan di Kairo pada 5 - 12 Juni 1961: Pertemuan di Kairo menghasilkan lima kriteria keanggotaan GNB, yaitu:
    • Negara calon anggota GNB harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan dapat hidup berdampingan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik dan sistem sosial.
    • Negara calon anggota harus tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan nasional.
    • Negara calon anggota tidak boleh menjadi anggota salah satu aliansi militer negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet).
    • Jika negara calon anggota memiliki kesepakatan bilateral dengan salah satu blok atau menjadi anggota pakta pertahanan regional, maka kesepakatan itu harus diakhiri dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan negara adidaya.
    • Jika negara calon anggota mengizinkan pangkalan militer negara lain, maka kesepakatan yang mendasarinya tidak boleh berhubungan dengan konflik negara-negara adidaya.

Dasasila Bandung dan lima kriteria keanggotaan dijadikan dasar setiap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok yang dihadiri para kepala negara anggota.

Pada KTT I di Yugoslavia tanggal 1 - 6 September 1961, dideklarasikan secara resmi berdirinya GNB. Deklarasi itu ditandatangani 25 kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut.

 

Referensi

  • Suhardi. 2010. Serba Tahu tentang Dunia. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
  • Prasetyono, Tri. 2020. Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya. Semarang: ALPRIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com