Salin Artikel

Sejarah Kelahiran Gerakan Non-Blok

Pada awalnya, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan himpunan negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu blok era perang dingin.

Negara-negara yang digolongkan baru merdeka meliputi semua negara yang terbebas dari penjajahan seiring dengan berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945.

Berakhirnya Perang Dunia II Memprakarsai Lahirnya GNB

Pasca perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di dunia. Amerika Serikat bersama negara-negara barat (Eropa, Amerika, Australia) yang berhaluan kapitalis-liberal disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet bersama negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia disebut Blok Timur.

Era perang dingin kemudian berakhir akibat terjadinya revolusi demokratik di Eropa Timur pada sekitar tahun 1980 dan puncaknya ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Situasi perang dingin pada saat itu melahirkan kesadaran negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan.

Negara-negara baru memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi setelah terlepas dari penajajahan. Lima kepala negara yang memprakarsai pembentukan GNB adalah Joseph Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Soekarno (Presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlul Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwan Nkrumah (Presiden Ghana).

Empat Pertemuan Menuju Deklarasi GNB

Sebelum berhasil mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan empat kali pertemuan, yaitu:

  • Pertemuan di Kolombo pada 28 April - 2 Mei 1954: Istilah non-alignment atau tidak memihak pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jawaharlul Nehru dalam pertemuan ini. Nehru memarparkan lima prinsip yang kemudian dijadikan dasar GNB, yaitu:
    • Saling menghormati kedaulatan teritorial.
    • Tidak saling melakukan agresi.
    • Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
    • Setara dan saling menguntungkan.
    • Hidup berdampingan secara damai.
  • Pertemuan di Bogor pada 29 Desember 1954: Membahas rencana mengundang negara-negara yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung.
  • Pertemuan KAA di Bandung: KAA berlangsung pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. KAA menjadi tonggak sejarah lahirnya Gerakan Non-Blok. KAA dihadiri 29 negara yang berhasil menyepakati prinsip berdirinya GNB. Terdiri dari 10 prinsip yang kemudian disebut Dasa Sila Bandung.
  • Pertemuan di Kairo pada 5 - 12 Juni 1961: Pertemuan di Kairo menghasilkan lima kriteria keanggotaan GNB, yaitu:
    • Negara calon anggota GNB harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan dapat hidup berdampingan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik dan sistem sosial.
    • Negara calon anggota harus tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan nasional.
    • Negara calon anggota tidak boleh menjadi anggota salah satu aliansi militer negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet).
    • Jika negara calon anggota memiliki kesepakatan bilateral dengan salah satu blok atau menjadi anggota pakta pertahanan regional, maka kesepakatan itu harus diakhiri dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan negara adidaya.
    • Jika negara calon anggota mengizinkan pangkalan militer negara lain, maka kesepakatan yang mendasarinya tidak boleh berhubungan dengan konflik negara-negara adidaya.

Dasasila Bandung dan lima kriteria keanggotaan dijadikan dasar setiap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok yang dihadiri para kepala negara anggota.

Pada KTT I di Yugoslavia tanggal 1 - 6 September 1961, dideklarasikan secara resmi berdirinya GNB. Deklarasi itu ditandatangani 25 kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut.

Referensi

  • Suhardi. 2010. Serba Tahu tentang Dunia. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
  • Prasetyono, Tri. 2020. Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya. Semarang: ALPRIN

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/13/01000001/sejarah-kelahiran-gerakan-non-blok

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke