Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/06/2021, 23:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untk mencari solusi bagi Palestina.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina.

Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina itu diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/6/2021), menurut keterangan Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel sudah menjadi suatu kegiatan rutin.

Baca juga: Indonesia Apresiasi Peran Presiden AS Joe Biden dalam Proses Gencatan Senjata di Palestina

Hal tersebut, menurut Retno, akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.

Terkait upaya untuk mencari solusi permamen bagi Palestina, Menlu RI menyampaikan tiga langkah penting yang perlu diambil oleh GNB.

Pertama, GNB harus mendukung pelaksanaan kembali negosiasi multilateral yang dapat dipercaya.

"Proses politik yang credible (dapat dipercaya) adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina," kata Menlu Retno sebagaimana dikutip dari Antara.

Dia menekankan bahwa dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution), serta sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.

Baca juga: Bentrok Warga Polisi Israel dan Palestina di Yerusalem Timur yang Diduduki

Kedua, GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara.

Menlu RI menyoroti bahwa jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan, di mana suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia.

Oleh karena itu, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.

"Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya, yang belum mengakui Palestina sebagai negara, untuk segera mengakui," ujar Retno.

Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel.

Baca juga: Israel: Palestina Tahu Vaksinnya Hampir Kedaluwarsa dan Mau Menerima

 

Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional di Yerusalem guna mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com