Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Delegasi Uni Emirat Arab, Bahas Perdagangan-Pembangunan IKN

Kompas.com - 07/03/2022, 17:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (7/3/2022) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Delegasi UEA yang hadir yakni Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohammed Al Mazroei, Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri, dan Chief Executive Officer of Group 42 Ltd, Peng Xiao.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa delegasi UEA hadir untuk menyampaikan undangan khusus dari Pangeran Mohammed bin Zayed (MBZ).

Undangan tersebut adalah untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan perdagangan antara Abu Dhabi dan Indonesia yang rencananya digelar pada akhir Maret mendatang.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Setuju Uji Coba Tanpa Karantina Diterapkan Hari ini

"Presiden Joko Widodo hampir satu jam telah menerima Minister Suhail sebagai utusan khusus dari Crown Prince Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi, untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk menyaksikan penandatanganan trade agreement antara Abu Dhabi dan Indonesia akhir bulan ini," ujar Luhut dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut investasi antara Indonesia dan Abu Dhabi melalui Indonesian Investment Authority.

Menurut Luhut, Jokowi telah menginstruksikan dirinya untuk menyelesaikan sejumlah hal terkait kerja sama kedua negara tersebut.

"Sekarang ini kita betul-betul identified satu-per satu, sehingga tadi Presiden perintahkan saya untuk merapatkan hari ini supaya mana-mana pending issue supaya kita selesaikan," ungkapnya.

Terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, delegasi UEA turut menyampaikan kesiapan pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Arahan Jokowi Terkait Pemilu 2024 Menurut Mahfud MD

Luhut mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa guna mendiskusikan rencana tersebut.

"Kami akan bertemu dengan Menteri PUPR dan Menteri Bappenas untuk menyelesaikan tadi titik-titik yang diperlukan untuk mereka segera nanti bisa menginvestasikan di sana," tutur Luhut.

"Jadi saya pikir pertemuan itu sangat fruitful sekali dan sangat penting sekali dan kita saya kira sangat senang dengan progres ini," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com