Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Jenderal Masuk Bursa Pilpres Survei Litbang Kompas, Masih Kuatkah Capres Berlatar Belakang Militer?

Kompas.com - 24/02/2022, 14:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga jenderal masuk dalam bursa calon presiden (capres) pilihan masyarakat jika pemilu digelar saat ini.

Tiga jenderal itu di antaranya adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Ketiganya masuk dalam bursa capres berdasarkan Survei Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022. Tak kurang dari 1.200 responden dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menempati posisi teratas dalam elektabilitas capres dengan 26,5 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Belum Terkalahkan, Demokrat Mulai Ngangkat

Sementara, Andika Perkasa berada pada posisi 9 dengan perolehan 2 persen, dan Gatot Nurmantyo menyusul di bawahnya dengan 1,4 persen.

Bursa capres dari berlatar belakang militer sebenarnya bukan hanya ketiga nama di atas. Ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang berada di posisi lima elektabilitas capres dengan 3,7 persen.

Lantas muncul pertanyaan, masih kuatkah capres berlatar militer pada saat ini?

Bila melihat hasil survei tersebut, di mana tiga jenderal masuk ke dalam bursa capres, bukan berarti publik masih mendambakan ingin dipimpin kembali oleh orang berlatar belakang militer.

Analis politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, survei itu justru menggambarkan bahwa preferensi masyarakat terhadap sosok capres, tak lagi melulu berlatar militer.

Baca juga: Prabowo, Ganjar, dan Anies Dominan, Arsul Sebut PPP Tak Bisa Hanya Andalkan Hasil Survei

"Nah, jadi poinnya, pemilih itu berubah. Orang enggak akan lihat lagi atribusi militer sebagai preferensi utama. Makanya, tokoh-tokoh berlatar militer seperti Mas AHY yang baru itu rendah. Lalu Pak Gatot enggak sampai 2 persen, begitu juga Pak Andika 2 persen," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Sementara itu, sorotan publik saat ini justru kepada tokoh-tokoh yang bukan berlatar militer. Oleh karena itu, Arya melihat tokoh-tokoh kepala daerah dari sipil, justru memuncaki posisi atas elektabilitas survei.

Ia mencontohkan, bagaimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing memuncaki posisi atas pada beberapa survei nasional.

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

"Jadi memang bukan melulu soal publik inginkan capres berlatar militer. Enggak juga. Karena yang tinggi itu kan Pak Ganjar dari sipil, Pak Anies sipil, Ridwan Kamil sipil," ujarnya.

Prabowo tinggi bukan karena militer

Terkait nama Prabowo yang memuncaki elektabilitas dalam Survei Litbang Kompas, Arya berpendapat bahwa hal tersebut bukan lantaran latar belakang militernya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com