Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo, Ganjar, dan Anies Dominan, Arsul Sebut PPP Tak Bisa Hanya Andalkan Hasil Survei

Kompas.com - 23/02/2022, 13:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, hingga kini partainya belum memutuskan akan mengusung siapa pada saat pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

Menurut dia, PPP tak bisa hanya mengandalkan hasil survei dalam menentukan kandidat tersebut. Sekalipun, dalam beberapa survei, ada tiga nama tokoh yang selalu muncul di posisi tiga besar.

Ketiganya yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

"Dalam menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam Pilpres 2024, PPP tidak hanya mengacu pada hasil survei saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, ada sejumlah alasan yang membuat PPP tak ingin menjadikan hasil survei sebagai dasar penentuan sosok capres maupun cawapres.

Baca juga: Nasdem Pertimbangkan Usung Prabowo, Ganjar atau Anies di Pilpres 2024

Pertama, hasil survei yang dilakukan lembaga survei bersifat dinamis. Dalam hal ini, ada potensi terjadinya perubahan hasil survei setiap waktu.

Dalam kondisi ini, sejumlah lembaga survei diyakini masih akan melakukan survei yang memaparkan elektabiltias kandidat yang dinilai memiliki kans besar untuk menjadi capres maupun cawapres, hingga masa pendaftaran pemilu berlangsung.

"Survei itu kan akan terus berlanjut sampai dengan masa pendaftaran Pilpres 2024 nanti di mana tidak tertutup kemungkinan, ada perubahan perubahan posisi hasil survei capres-cawapres," ujarnya.

Kedua, PPP mempertimbangkan masukan lain dalam menentukan calon yang akan diusung. Baik itu pertimbangan dari internal partai, termasuk para alim ulama, maupun hasil pembicaraan dengan partai yang kelak akan berkoalisi dengan PPP.

Koalisi dilakukan lantaran PPP tidak bisa mengusung sendiri kandidat capres karena terbentur syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, PPP hanya berhasil memperoleh 6.323.147 suara atau setara dengan 4,52 persen.

Baca juga: Andai Pilpres Hari Ini, Anda Pilih Siapa?

"Maka, tentu PPP akan harus mendengarkan dan mendiskusikan soal paslon (pasangan calon) yang akan diusung dalam Pilpres 2024," sambungnya.

 

Sebelumnya, hasil Survei Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan, pilihan publik terhadap sosok calon presiden kian mengerucut ke tiga nama.

Tiga nama tersebut ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, Prabowo akan dipilih 26,5 persen masyarakat. Selanjutnya disusul Ganjar (20,5 persen), dan Anies (14,2 persen).

Elektabilitas tiga tokoh tersebut tercatat meningkat dibandingkan hasil survei serupa yang digelar pada 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com