Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Jenderal Masuk Bursa Pilpres Survei Litbang Kompas, Masih Kuatkah Capres Berlatar Belakang Militer?

Kompas.com - 24/02/2022, 14:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga jenderal masuk dalam bursa calon presiden (capres) pilihan masyarakat jika pemilu digelar saat ini.

Tiga jenderal itu di antaranya adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Ketiganya masuk dalam bursa capres berdasarkan Survei Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022. Tak kurang dari 1.200 responden dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.

Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menempati posisi teratas dalam elektabilitas capres dengan 26,5 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Belum Terkalahkan, Demokrat Mulai Ngangkat

Sementara, Andika Perkasa berada pada posisi 9 dengan perolehan 2 persen, dan Gatot Nurmantyo menyusul di bawahnya dengan 1,4 persen.

Bursa capres dari berlatar belakang militer sebenarnya bukan hanya ketiga nama di atas. Ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang berada di posisi lima elektabilitas capres dengan 3,7 persen.

Lantas muncul pertanyaan, masih kuatkah capres berlatar militer pada saat ini?

Bila melihat hasil survei tersebut, di mana tiga jenderal masuk ke dalam bursa capres, bukan berarti publik masih mendambakan ingin dipimpin kembali oleh orang berlatar belakang militer.

Analis politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, survei itu justru menggambarkan bahwa preferensi masyarakat terhadap sosok capres, tak lagi melulu berlatar militer.

Baca juga: Prabowo, Ganjar, dan Anies Dominan, Arsul Sebut PPP Tak Bisa Hanya Andalkan Hasil Survei

"Nah, jadi poinnya, pemilih itu berubah. Orang enggak akan lihat lagi atribusi militer sebagai preferensi utama. Makanya, tokoh-tokoh berlatar militer seperti Mas AHY yang baru itu rendah. Lalu Pak Gatot enggak sampai 2 persen, begitu juga Pak Andika 2 persen," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Sementara itu, sorotan publik saat ini justru kepada tokoh-tokoh yang bukan berlatar militer. Oleh karena itu, Arya melihat tokoh-tokoh kepala daerah dari sipil, justru memuncaki posisi atas elektabilitas survei.

Ia mencontohkan, bagaimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing memuncaki posisi atas pada beberapa survei nasional.

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

"Jadi memang bukan melulu soal publik inginkan capres berlatar militer. Enggak juga. Karena yang tinggi itu kan Pak Ganjar dari sipil, Pak Anies sipil, Ridwan Kamil sipil," ujarnya.

Prabowo tinggi bukan karena militer

Terkait nama Prabowo yang memuncaki elektabilitas dalam Survei Litbang Kompas, Arya berpendapat bahwa hal tersebut bukan lantaran latar belakang militernya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com