Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Alasan Brigjen Tumilaar Ditahan di RTM Depok | Survei Litbang Kompas Sebut Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas, Demokrat Geser Golkar

Kompas.com - 23/02/2022, 06:36 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang membenarkan bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan menjadi yang terpopuler pada Selasa (22/2/2022).

Kemudian, berita tentang hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan tentang elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra saat ini masih berada di posisi paling atas juga banyak dibaca.

Selain itu, ada juga berita tentang konsep Kota 10 Menit di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

1. KSAD Dudung Benarkan Brigjen Tumilaar Ditahan di RTM Depok, Ini Alasannya

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman membenarkan kabar bahwa Staf Khusus KSAD Brigjen Junior Tumilaar ditahan. Ia mengungkapkan, Tumilaar ditahan karena sebagai prajurit bertindak “di luar tugas pokok” dan tak seizin dirinya.

"Dia tanpa perintah dan mengatasnamakan Staf Khusus KSAD untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya dia sebagai satuan kewilayahan seharusnya Babinsa sampai dengan Kodim yang melakukan kegiatan tersebut dan tentunya koordinasi dengan pemda dan aparat keamanan setempat," kata Dudung, dikutip dari Tribunnews pada Selasa (22/2/2022).

"Dia melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Staf Khusus KSAD, apabila keluar, harus seizin KSAD, tapi dia bertindak mengatasnamakan membela rakyat, padahal bukan kewenangan yang bersangkutan," ia menambahkan.

Sebelumnya, kabar mengenai penahanan Junior Tumilaar mengemuka usai beredarnya foto selembar surat yang ditulis tangan atas nama dirinya di media sosial, kemarin. Surat tersebut perihal permohonan Tumilaar untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Depok, Jawa Barat, karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya.

Baca juga: Brigjen Tumilaar Minta Diampuni, TNI AD: Tetap Harus Jalani Proses Hukum

Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Ka Otmilti II, Danpuspom AD, dan Ditkum AD. Tumilaar disebut telah ditahan pada 31 Januari hingga 15 Februari 2022 di Pomdam Jaya. Kemudian penahanan tersebut dilanjutkan di RTM, Depok, sejak 16 Februari 2022 hingga saat ini atau Senin (21/2/2022).

Disebutkan pula, Junior memohon diampuni karena membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul City.

2. Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas, Demokrat Geser Golkar

Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang dilaksanakan Litbang Kompas pada Januari 2022 menunjukkan, elektabilitas PDI Perjuangan masih berada di posisi teratas dengan angka 22,8 persen, disusul oleh Partai Gerindra (13,9 persen).

Elektabilitas PDI-P tercatat meningkat dari angka 19,1 persen pada Oktober 2021, begitu pula dengan Gerindra yang elektabilitasnya bertambah dari 8,8 persen pada bulan yang sama.

Meski dua partai itu tetap berada di posisi dua teratas, terdapat perubahan posisi di peringkat tiga, yang kini diisi oleh Partai Demokrat dengan menggeser Partai Golkar.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P dan Gerindra Teratas, Demokrat Geser Golkar

Dalam survei pada Januari 2022, elektabilitas Demokrat tercatat naik signifikan dari 5,4 persen pada Oktober 2021 menjadi 10,7 persen. Sementara, elektabilitas Golkar 'hanya' bertambah dari 7,3 persen pada Oktober 2021 menjadi 8,6 persen pada Januari 2022.

Dikutip dari Kompas.id, melesatnya elektabilitas Demokrat diperkirakan tak lepas dari kemenangan upaya hukum yang diajukan Demokrat terkait status pengurus partai. Tampilnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menanggapi isu-isu viral juga dinilai mampu menggalang simpati sosial.

"Sulit dimungkiri, dengan kondisi publik yang terpolarisasi, sikap beroposisi terhadap isu-isu sensitif yang diprogramkan pemerintah dapat membawa manfaat popularitas," tulis tim Litbang Kompas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com