Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Anggota Bawaslu Terpilih: Puadi, Guru yang Banting Setir Jadi Pengawas Pemilu

Kompas.com - 17/02/2022, 09:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR telah menetapkan 5 calon anggota terpilih Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027, pada Kamis (17/2/2022) pukul 01.00 dini hari.

Penetapan tersebut diambil setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yang dilanjutkan dengan rapat internal pimpinan Komisi II.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, berdasarkan musyawarah, maka pihaknya memutuskan 5 calon anggota Bawaslu terpilih.

Sedangkan, nomor urut 6-10 dijadikan sebagai cadangan.

Baca juga: Profil Totok Hariyono, Mantan Wartawan Kini Terpilih Jadi Anggota Bawaslu RI 2022-2027

Di antara nama-nama yang terpilih tersebut ada Puadi yang selama ini dikenal sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Puadi lahir di Bekasi, 4 Januari 1974. Sebelum terjun di bidang kepemiluan dirinya merupakan seorang guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Puadi tercatat pernah mengajar di SMA Negeri 28, SMA Negeri 24, SMA Negeri 30 dan SMA Negeri 37.

Adapun karirnya di bidang kepemiluan dimulai pria yang juga hobi bermain musik ini saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat periode 2012-2014.

Kemudian dia bergabung dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.

Selama berkarya di bidang kepemiluan Puadi pernah mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019.

Baca juga: Saat Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu Dihebohkan Temuan Positif Covid-19


Puadi merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 1998.

Pendidikan magister dia tempuh di Universitas Trilogi program Magister Manajemen lulus tahun 2013.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan DPR, Puadi menyatakan misinya di Bawaslu adalah menjadikan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

"Penting sekali ini dan komunitas di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan pencegahan," katanya sebagaimana dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, penting menjalin komunikasi dengan komunitas di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pencegahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com