Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Platform Asing Harus Ditata, Diatur agar Adil dengan yang Lokal

Kompas.com - 09/02/2022, 13:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan platform asing harus ditata agar adil dengan platform lokal.

Menurutnya penataan ini bertujuan memberikan iklim kompetisi yang seimbang dalam industri pers.

"Eksosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan," ujar Jokowi dalam pidatonya untuk Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang disampaikan secara virtual dari Istana Bogor, Rabu (9/2/2022).

"Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platofrm global dan lokal," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Bagian Penting dari Transformasi Ekonomi RI

Oleh karenanya Jokowi mengingatkan agar masyarakat Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global.

Sehingga secepatnya harus dibangun dikembangkan platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jokowi pun mengakui dalam dua tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa berat.

Baca juga: Jokowi Sebut Sudah 325 Juta Dosis Vaksin Disuntikkan ke Warga, Sisa Stok 143 Juta

Pers harus mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital dan mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.

Perubahan drastis landscape persaingan media menghadirkan berbagai persaingan yang pelik.

"Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar cuman klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," papar kepala negara.

"Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media mainstream, media arus utama harus secepatnya bertranformasi. Harus semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat," tegasnya.

Jokowi berharap media arus utama dapat selalu membanjiri berbagai kanal dan platform dengan berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten yang berkualitas.

Dengan demikian dapat menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada.

"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda besar bangsa. Menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dukung Perbaikan Regulasi Pers

Oleh karenanya, presiden menyatakan dukungannya terkait perbaikan regulasi pers Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com