Tindak Lanjuti Jokowi, Airlangga Bakal Evaluasi Level PPKM Luar Jawa-Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto bakal melakukan evaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali.

Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas perintah Presiden Joko Widodo terkait arahan lonjakan angka penularan kasus harian Covid-19 pada Kamis (3/2/2022) kemarin.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan tingkat teknis dengan kementerian terkait pada hari ini, Jumat (4/2/2022).

"Dan akan dilakukan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) para menteri/pimpinan lembaga terkait, serta mengundang gubernur dan bupati/walikota yang direncanakan diselenggarakan besok (Sabtu) siang, untuk membahas evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dan penyesuaian level PPKM untuk luar Jawa Bali," ujar Susi dalam keterangannya kepada Kompas.com.

Baca juga: Setelah Depok, Kini Giliran DKI Minta Level PPKM Ditingkatkan

Adapun berdasarkan data Komite PC-PEN, per 3 Februari 2022, terdapat 16 provinsi di Luar Jawa-Bali yang kasus aktifnya mengalami kenaikan di atas 80 persen.

Adapun sebanyak 11 provinsi memiliki jumlah kasus aktif di atas 200 kasus, bahkan empat provinsi sudah di atas 500 kasus. Keempat provinsi tersebut yakni Lampung, Sumatera Utara, Papua, dan Riau.

"Mempertimbangkan tren kenaikan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayah provinsi di luar Jawa-Bali tersebut, perlu segera dilakukan evaluasi penerapan level PPKM," kata Susi.

Susi mengatakan, saat ini indikator penerapan level PPKM di luar Jawa Bali dinilai masih relevan. Meskipun demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus karena varian Omicron.

"Hal-hal ini yang sudah dibahas di Rakor Teknis hari ini dan akan dibahas dan diputuskan pada rakortas evaluasi PPKM besok siang dengan para menteri, gubernur dan bupati/ walikota," jelas Susi.

Baca juga: Pelaku Usaha Diminta Patuhi Jam Operasional dan Pembatasan Kapasitas Selama PPKM

Secara lebih rinci, parameter dan indikator penerapan level PPKM di luar Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

Berdasarkan level asesmen situasi pandemi: transmisi komunitas/tingkat penularan (kasus, kematian, rawat inap), kapasitas respon (testing, tracing, treatment/BOR), dan mempertimbangkan capaian vaksinasi di kabupaten/kota (capaian vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia)

Mempertimbangkan jumlah populasi penduduk (untuk kabupaten/kota dengan penduduk kecil kurang dari 100.000, perlu penyesuaian level PPKM).

Mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi per 100.000 penduduk per minggu (untuk kabupaten/kota dengan kasus konfirmasi kurang dari 2 kasus per 100.000 penduduk, perlu penyesuaian level PPKM).