Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sebut Kriteria Kepala Badan Otorita IKN, PDI-P: Kita Punya Banyak

Kompas.com - 24/01/2022, 15:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya memiliki sejumlah kader yang berlatarbelakang kepala daerah dan arsitek seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN).

"Ya kalau kriterianya itu kepala daerah yang berhasil kita punya banyak. Ada Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi) di Banyuwangi. Ada Pak Hendi (Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang) dari Semarang yang juga terbukti mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik," kata Hasto ditemui di sela-sela HUT PDI-P, Senin (24/1/2022).

Selain Anas dan Hendi, Hasto menyebut sejumlah nama lainnya seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini pun masuk sebagai sosok yang disebut memenuhi kriteria Jokowi.

Baca juga: Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," jelasnya.

Menyikapi pernyataan Jokowi terkait kriteria pemimpin IKN, Hasto menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno juga merupakan serorang arsitek.

Bung Karno disebut memiliki kemampuan profesional dan punya daya imajinasi tentang planologi hingga tata ruang.

"Tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga keseluruhan aspek kebudayaan yang berkaitan dengan desain bangunan sehingga menurut saya merupakan kriteria yang ditetapkan oleh bapak presiden," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan menjadi Kepala Otorita IKN, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

Baca juga: Risma Disebut Calon Kepala Otorita IKN, PDI-P: Yang Sudah Jadi Menteri, Konsentrasi Saja

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com