Salin Artikel

Presiden Sebut Kriteria Kepala Badan Otorita IKN, PDI-P: Kita Punya Banyak

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya memiliki sejumlah kader yang berlatarbelakang kepala daerah dan arsitek seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN).

"Ya kalau kriterianya itu kepala daerah yang berhasil kita punya banyak. Ada Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi) di Banyuwangi. Ada Pak Hendi (Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang) dari Semarang yang juga terbukti mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik," kata Hasto ditemui di sela-sela HUT PDI-P, Senin (24/1/2022).

Selain Anas dan Hendi, Hasto menyebut sejumlah nama lainnya seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini pun masuk sebagai sosok yang disebut memenuhi kriteria Jokowi.

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," jelasnya.

Menyikapi pernyataan Jokowi terkait kriteria pemimpin IKN, Hasto menceritakan bagaimana Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno juga merupakan serorang arsitek.

Bung Karno disebut memiliki kemampuan profesional dan punya daya imajinasi tentang planologi hingga tata ruang.

"Tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga keseluruhan aspek kebudayaan yang berkaitan dengan desain bangunan sehingga menurut saya merupakan kriteria yang ditetapkan oleh bapak presiden," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan menjadi Kepala Otorita IKN, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/15132631/presiden-sebut-kriteria-kepala-badan-otorita-ikn-pdi-p-kita-punya-banyak

Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke