Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Airlangga-Andika 2024 Dinilai Sulit Terjadi

Kompas.com - 12/01/2022, 13:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Pilpres 2024 sulit terjadi.

Ujang mengatakan, Partai Golkar seharusnya mencari figur atau tokoh lain selain Andika yang memiliki elektabilitas tinggi untuk mendampingi Airlangga dalam Pilpres 2024.

"Duet ini sulit terjadi. Karena, mestinya cawapres Airlangga itu figur atau tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/1/2022).

Menurut dia, penilaian itu terjadi karena kenyataannya, elektabilitas Airlangga dalam sejumlah survei nasional masih lemah untuk diusung sebagai capres.

"Karena, figur atau tokoh itu (cawapres) untuk mengisi kelemahan Airlangga soal elektabilitas yang masih harus ditambah," jelasnya.

Baca juga: Golkar Buka Peluang Duet Airlangga-Andika Perkasa di Pilpres 2024, Sebut Sebagai Paket Menarik

Catatan Kompas.com, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Oktober 2021, elektabilitas Airlangga sebesar 0,3 persen pada simulasi semi terbuka 42 nama dan 0,5 persen pada simulasi tertutup 15 nama.

Pada Agustus 2021, survei Charta Politika merilis bahwa elektabilitas Airlangga berada di angka 0,7 persen pada model simulasi banyak nama.

Kemudian, hasil survei Politika Research & Consulting bersama Parameter Politik Indonesia, November-Desember 2021, Airlangga tercatat hanya memiliki elektabilitas 0,6 persen pada simulasi 32 nama calon presiden.

Elektabilitas Airlangga kalah jauh tertinggal dibanding nama-nama yang ada di papan atas survei tersebut, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (23,1 persen), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (21,6 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (11,4 persen).

Baca juga: Tak Sepakat Wacana Pilpres Diundur 2027, Airlangga: Lihat Undang-undangnya

Beralih ke duet Airlangga-Andika, Ujang menilai kans Andika Perkasa berhasil diusung Golkar pada 2024 sebagai cawapres juga sulit terjadi. Sebab, Andika bakal pensiun dari Panglima TNI pada akhir 2022.

"Jika sudah pensiun, tak akan jadi magnet politik lagi," tutur Ujang.

Oleh karena itu, ia mengemukakan agar Golkar mencari tokoh lain sebagai pasangan Airlangga dengan mempertimbangkan elektabilitas tinggi.

"Ya, jika ingin menang, ya mesti cari pasangan Airlangga yang memiliki elektabilitas oke," ujarnya.

Selain itu, Golkar juga dipandang wajib berkoalisi dengan partai lain dalam Pilpres 2024 karena terhalang presidential threshold 20 persen. Apabila hal itu tak dilakukan, maka Golkar tak akan bisa mengusung Airlangga, terlebih menjadikan Andika sebagai cawapres.

Hanya saja, Ujang mengingatkan bahwa koalisi tentu akan menimbulkan efek bagi Golkar, yaitu bisa saja tidak jadi mencalonkan Andika sebagai cawapres.

Baca juga: Menterinya Terjerat Korupsi, Kenapa Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Tetap Tinggi?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com