Bola Panas ke PDI-P dan Jokowi Usai Ahok, Ganjar, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola panas bergulir menyeret nama dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Baru-baru ini, keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Belum lama, dua elite PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga dilaporkan ke lembaga antirasuah, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

PDI-P mencurigai pelaporan ini berkaitan dengan agenda 2024. Sebagaimana diketahui, 2024 menjadi tahun politik digelarnya pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara berbarengan.

Lantas, adakah imbas rangkaian pelaporan ini terhadap Jokowi dan PDI-P?

Pelaporan Gibran dan Kaesang

Pelapor Gibran dan Kaesang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis '98, Ubedilah Badrun.

Baca juga: Laporan Dugaan Korupsi Dua Anak Presiden, Tanggapan Gibran dan Kata KPK

Ubedilah mengatakan, laporan ini terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," kata Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Menurut Ubedilah, dugaan KKN sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujarnya.

“Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden," kata dia.

Ubedilah pun meminta KPK memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan perkara ini.