Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum: Menghindari Trauma, MS Kini Bekerja di Kominfo

Kompas.com - 07/01/2022, 18:35 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, MS menandatangani perpanjangan kontrak kerja selama satu tahun ke depan dengan KPI.

Adapun MS merupakan pegawai KPI Pusat yang mengaku mendapatkan tindakan perundungan dan pelecehan seksual dari sesama rekan kerjanya. 

Kuasa hukum MS, Muhammad Mualimin menyampaikan, untuk menghindari trauma berkepanjangan, MS dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

“Untuk sementara MS akan ditempatkan dan bekerja di Kominfo hingga psikisnya pulih,” kata Mualimin dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2021).

Baca juga: Belum Temukan Saksi Mata, Polisi Kesulitan Buktikan Pelecehan Seksual dan Perundungan di KPI

Mualimin mengatakan, terduga pelaku tidak diperpanjang masa kerjanya oleh KPI.

Saat ini, menurut Mualimin, MS masih menanti proses hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

“MS hanya ingin melihat kinerja penyidik Polres Jakarta Pusat menuntaskan beban pembuktian agar kasus segera disidangkan dan pelaku bersalah dihukum setimpal,” kata dia. 

Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan KPI Pusat mencuat pasca-MS menyampaikan pengakuan pada September 2021.

Melalui surat terbukanya yang viral di media sosial, MS meminta keadilan karena mengalami perundungan sejak tahun 2012 dan pelecehan seksual di tahun 2015.

Lima terduga pelaku sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, hingga kini belum ada kemajuan proses penyelidikan.

Baca juga: Kuasa Hukum: MS Belum Tahu Kontraknya di KPI Pusat Diperpanjang atau Tidak

Sementara itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi untuk KPI. Isinya adalah terjadi pelanggaran HAM pada kasus yang menerpa MS.

Di sisi lain, KPI telah membentuk tim investigasi untuk membantu pencarian fakta dan membentuk berbagai regulasi pencegahan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan internalnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com