Wapres Minta Pantai di Palu Terapkan Early Warning System Tsunami

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar sepanjang pantai di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menerapkan early warning system atau deteksi dini tsunami.

Ma'ruf menuturkan, pemasangan tersebut sebagai upaya agar pantai-pantai di sekitar Kota Palu kembali menarik pengunjung.

Sebab, kata dia, setelah gempa 7,4 skala richter dan tsunami setinggi 5 meter melanda Sulawesi Tengah pada 2018, pantai di sekitar Kota Palu kehilangan pengunjung.

“Supaya dilengkapi dengan early warning system supaya masyarakat tahu kalau terjadi apa-apa. Itu nanti akan dilengkapi,” sebut Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Jumat (7/1/2022).

Salah satu yang menjadi sorotan Ma’ruf adalah Pantai Taipa, Kabupaten Konawe Utara yang berada di utara Kota Palu.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Lahan Hunian untuk Penyintas Bencana di Palu

Ma’ruf menilai pantai tersebut punya pemandangan yang indah. Namun tsunami membuatnya sepi pengunjung.

Namun Ma’ruf mengatakan mulai 2022 kemarin, Pantai Taipa mulai didatangi kembali oleh masyarakat.

“Mulai tahun baru rupanya ada peningkatan (pengunjung). Jadi yang penting menghilangkan trauma masyarakat dan ini karena memang bukan tempat hunian saya kira lebih aman,” jelas dia.

Pemerintah, lanjut Ma’ruf, akan berusaha menghidupkan kembali obyek wisata di berbagai pantai sekitar Kota Palu.

Salah satunya adalah menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk para pengunjung guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Sudah disiapkan aturan supaya disiapkan PeduliLindungi agar mereka yang masuk ke sini memang terlindungi,” katanya.

Ma’ruf berharap penerapan sistem keamanan yang baik dapat memicu bertambahnya jumlah pengunjung.

“Yang penting rasa aman, rasa nyaman, itu yang saya kira perlu disiapkan di tempat-tempat wisata,” tuturnya.

Baca juga: Wapres: Penambahan Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Volume Pekerjaan

Terakhir Ma’ruf mengingatkan bahwa lokasi sekitar pantai Kota Palu merupakan zona merah bencana gempa dan tsunami.

Maka tidak boleh ada tempat tinggal masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

“Ini memang sudah tidak boleh ada penduduk. Tapi daerah ini masih diperbolehkan untuk wisata, aktivitas publik, pasar-pasar dan kuliner,” pungkas dia.

Diketahui gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu tahun 2018 menyebabkan setidaknya 2.086 orang meninggal, 671 orang hilang, dan 10.679 jiwa luka berat.

Peristiwa itu juga mengakibatkan 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak.