Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KALEIDOSKOP 2021] Dua Menteri Jokowi di Pusaran Korupsi

Kompas.com - 31/12/2021, 07:06 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi.

Keduanya adalah Edhy Prabowo yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dan Juliari Batubara yang sempat didapuk sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Baik Edhy maupun Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK jelang akhir tahun 2020.

Edhy terlibat kasus korupsi penerimaan suap budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL).

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Staf Istri Edhy Prabowo ke Lapas Sukamiskin

Sementara itu, Juliari dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Ditangkap dari Hawai, hukuman diperberat di tingkat kasasi

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Edhy Prabowo pada 24 November 2020.

Kala itu, Edhy beserta rombongannya baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dini hari.

KPK langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan pada Edhy.

Total 17 orang diperiksa KPK dan 7 orang dinyatakan sebagai tersangka yaitu Edhy, bersama staf khususnya bernama Safri, dan Andreau Misanta Pribadi.

Baca juga: KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Kemudian, pengurus PT Aero Cipta Kargo Siswadi, staf istri Edhy, Ainul Faqih, serta Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito dan pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Pasca-ditetapkan sebagai tersangka, Edhy mengaku bahwa tindakannya itu adalah kecelakaan. Ia juga menyebut akan bertanggung jawab dan meminta maaf pada masyarakat.

“Saya minta maaf pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati,” ucap dia.

Setelah proses penyidikkan usai, Edhy mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 15 April 2021.

Ia kemudian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp 400 juta oleh majelis hakim pada 15 Juli 2020.

Edhy juga dikenakan pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS.

Keberatan terhadap putusan itu, Edhy mengajukan banding.

Baca juga: Hukumannya Diperberat Jadi 9 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Ajukan Kasasi

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta justru memperberat hukuman Edhy menjadi 9 tahun penjara.

Majelis hakim di tingkat banding menilai Edhy memang terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dari para eksportir BBL.

Saat ini, Edhy sedang berupaya menempuh jalur hukum ke tingkat kasasi atas putusan majelis hakim di tingkat banding tersebut.

Ambil untung di tengah bencana

Tak sampai satu bulan berselang, giliran Juliari Batubara jadi tersangka.

Juliari menyerahkan diri pada 6 Desember 2020.

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan kasus dari OTT satu hari sebelumnya yakni 5 Desember 2020.

Belakangan, KPK menetapkan Juliari, bersama dua orang anak buahnya yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka.

Baca juga: Robin Bandingkan Tuntutannya dengan Juliari, KPK: Tiap Perkara Tak Dapat Disamakan

Dua pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Harry Van Sidabuke serta Adrian Iskandar:

Dalam perjalanannya, Juliari disebut mengambil keuntungan Rp 10.000 dari setiap paket bansos.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com