Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video Penyidik Polda Jabar "Sowan" ke Bahar bin Smith, Polri: Hanya Antar SPDP

Kompas.com - 30/12/2021, 17:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah polisi dari Polda Jawa Barat mendatangi rumah Bahar bin Smith.

Ramadhan menegaskan tidak ada perlakuan spesial terhadap Bahar bin Smith. Ia mengatakan, polisi hanya mengantarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Enggak ada spesial, mengantar SPDP,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Menurut Ramadhan, kunjungan para penyidik tersebut hanya bertujuan untuk mengantarkan surat saja.

Baca juga: Polda Jabar Sebut Kasus Ujaran Kebencian Bahar bin Smith Tak Terkait KSAD Dudung

“Yang jelas, satu tujuan. Anggota Polri ke tempat yang bersangkutan untuk mengantarkan sebuah surat, yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Itu saja,” kata dia.

Adapun video tersebut ramai diperbincangkan netizen narasi anggota polisi bertamu atau melakukan sowan kepada Bahar bin Smith.

Baca juga: Sentilan dari Senayan untuk Gubernur Edy Rahmayadi yang Jewer Pelatih Biliar

Tampak dalam video sejumlah polisi tampak duduk lesehan sambil mendengarkan Bahar bin Smith berbicara. Setelah itu, saat para polisi hendak pulang mereka menyalam dan memeluk Bahar bin Smith.

Video ini diunggah oleh salah satu akun di Twitter @RonaldLampard8 pada Rabu (29/12/2021) dengan narasi ‘Ditreskrimum Polda Jabar Datangi Bahar Bin Smith’.

Padahal diketahui Bahar bin Smith saat ini sedang menjadi terlapor dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith juga sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

Baca juga: Saat Perintah Sang Kolonel Buang Jenazah Handi-Salsabila Berujung Penjara Militer Tercanggih


Terbaru, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menyatakan, pihaknya menaikan laporan kepada Bahar bin Smith ke tahap penyidikan

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana dalam keterangan tertulis, Rabu.

Peringatan Jokowi

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung kewibawaan Polri saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Jokowi meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari Polri.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan," ujar Jokowi.

Baca juga: Syarat ASN Ikut Seleksi Komponen Cadangan

"Bener ini? (Lalu) saya tanya ke kapolres, 'kenapa bapak melakukan ini? (Dijawab) supaya kotanya kondusif'. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," tegasnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar kewibawaan Polri terus dijaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com