Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Banyak yang Mampu Belanja di Luar Negeri, tetapi Karantina Maunya yang Gratis

Kompas.com - 20/12/2021, 17:31 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal menindak pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sebenarnya mampu untuk melakukan karantina di hotel tetapi memilih untuk karantina di Wisma Atlet karena gratis.

Sebab, berdasarkan hasil razia Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno Hatta, banyak PPLN yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berbelanja, tetapi mereka tidak mau melakukan karantina di hotel.

"Jangan ada yang membuat atau ngarang-ngarang berita yang belum lengkap, saya sudah minta ke Polda Metro melakukan razia di lapangan terbang Soekarno Hatta yang ternyata banyak memberikan sebaran video, belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal bisa," kata Luhut pada keterangan pers menteri terkait Evaluasi PPKM yang dilakukan secara daring, Senin (20/12/2021).

"Dia minta karantina di Wisma Atlet supaya gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini," ucap dia.

Baca juga: Heboh Oknum TNI Wisma Atlet Tulis Nomor Telpon di Paspor Mahasiswi yang Karantina

Ia pun memaparkan, pemerintah juga melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia.

Tak hanya dari penerbangan udara tetapi juga via darat dan laut.

Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan kedatangan PPLN yang terjadi beberapa waktu ke depan.

"Dilakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat dan laut, ini sudah berjalan dan sudah dilakukan rapat-rapat terpadu terkait itu," kata Luhut.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri bila tidak penting.

Sebab, penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di beberapa negara di dunia terjadi begitu cepat.

Baca juga: Warga UK, Norwegia, dan Denmark Kini Dilarang Masuk RI karena Omicron

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari bila penyebaran Omicron kian meluas.

"Saya mohon kita semua menahan diri, kita tidak ingin mengulangi masa yang begitu mencekam di Juli tahhun ini," ujar Luhut.

"Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah akan menyiapkan wisma dan tempat-tempat untuk karantina baru agar menjaga kondisi kepulangan mereka kondusif dan sesuai protokol yang ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com