Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Forum Nasional Stunting 2021, Wapres Ma'ruf Minta Daerah Kuatkan Komitmen Penurunan Stunting

Kompas.com - 14/12/2021, 21:04 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Organisasi filantropi independen di bidang Pendidikan Tanoto Foundation terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Paling anyar, Tanoto Foundation mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadakan Forum Nasional Stunting 2021 bertema “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”, Selasa-Rabu, 14-15 Desember 2021.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap, Forum Nasional Stunting 2021 mampu membangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat terbentuk masukan dan rekomendasi bagi rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.

“Tema yang diambil dalam kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ujarnya saat membuka forum ini, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

Dia pun memaparkan dua hal pokok dari tema acara ini. Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

Hingga 2021, seluruh bupati dan wali kota dari 514 kabupaten atau kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah.

“Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting.

Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.

Baca juga: Wapres: Sudah Anak-anak Kena Stunting, UMKM Juga Kena, Jangan Sampai

“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” terangnya.

Ma’ruf menekankan, stunting adalah masalah bersama, sehingga sudah menjadi tugas untuk memastikan generasi penerus sehat dan berkesempatan memperoleh pendidikan, kesetaraan peluang, dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

Seperti diketahui, masalah stunting perlu segera diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia (SDM) dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

Stunting terjadi ketika anak gagal tumbuh pada 1.000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Efek stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan otak anak.

Hal ini menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Baca juga: Serupa tetapi Tak Sama, Ini Perbedaan Stunting, Wasting, dan Underweight

Halaman:


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com