Wapres: Sudah Anak-anak Kena Stunting, UMKM Juga Kena, Jangan Sampai

Kompas.com - 14/12/2021, 12:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus menunaikan tugasnya selama roda dunia usaha terus bergerak.

"Selama roda dunia usaha masih bergerak, selama itu pula tugas KPPU harus ditunaikan. Untuk itu, saya mengharapkan KPPU tetap fokus dalam menjalankan amanat yang diemban," kata Ma'ruf dalam acara KPPU Award 2021 yang disiarkan akun YouTube KPPU, Selasa (14/12/2021).

Ada empat hal yang dipesankan Ma'ruf kepada KPPU. Pertama, KPPU harus mampu mengatur kompetisi usaha agar tetap dalam koridor hukum, etika binis, serta prinsip good corporate governance.

Ia menyoroti kecenderungan praktik aksi korporasi yang bisa mengendurkan kompetisi yang sehat belakangan ini, misalnya tindakan merger atau akuisisi yang dilakukan perusahaan besar level global.

Baca juga: Wapres: Target Prevalensi Stunting 14 Persen Ambisius, namun Harus Dihadapi

"Bila langkah ini terus terjadi, dikhawatirkan tingkat penguasaan pasar akan semakin terkonsentrasi atau pasar yang monopolistik dan oligopolistik, termasuk penguasaan yang terintegrasi vertikal maupun juga horizontal," ujar Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf juga berpesan agar KPPU fokus dalam menginisiasi dengan membangun sinergi dengan kementerian/lembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, KPPU diminta terus meningkatkan literasi persaingan usaha, khususnya dalam mendorong kemitraan karena saat ini baru 9 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menjalin kemitraan dengan usaha besar.

Ma'ruf menyebutkan, perlu ada upaya lebih keras agar target kemitaraan dapat mencapai angka 30-40 persen.

"Kemitraan penting untuk dikawal agar makin banyak UMKM naik kelas, jangan sampai UMKM kita terus terkena stunting. Jadi sudah anak-anak kena stunting, UMKM juga kena stunting, khususnya dalam alih keterampilan teknologi, produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, dan SDM," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Ingin Indonesia Keluar dari Jebakan Negara Pengekspor Rempah Bentuk Mentah

Ma'ruf menuturkan, sejak dua dekade berdiri, KPPU telah berkontribusi nyata dalam menjaga iklim persaingan usaha yang menguntungkan konsumen.

Ia pun mengaku bersyukur karena berdasarkan laporan KPPU ada perbaikan Indeks Persaingan Usaha Tahun 2021 hingga mencapai 4,81, meningkat dibandingkan 4,67 pada tahun 2020.

"Artinya, kerja keras KPPU telah membuahkan hasil dan diharapkan upaya ini akan terus berkelanjutan di masa yang akan datang," kata Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.