Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga yang Rumahnya Tak Bisa Ditempati Lagi akibat Erupsi Semeru Akan Direlokasi

Kompas.com - 13/12/2021, 15:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, pemerintah akan merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati.

"Yang (rumahnya) sudah tidak bisa ditempati lagi, itu dibangunkan lagi di lahan yang baru atau relokasi," kata Suharyanto dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (13/12/2021).

Suharyanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyiapkan sejumlah tempat yang menjadi tempat relokasi bagi warga terdampak eruspi Gunung Semeru.

Baca juga: Jalur Logistik Macet, Polisi Sekat Jalan Antisipasi Wisatawan yang Nekat Kunjungi Lokasi Erupsi Semeru

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo agar lahan milik Perum Perhutani dapat dijadikan tempat relokasi.

"Nah apabila nanti lahan itu sudah siap kami juga akan membantu dalam pembangunannya," ujar Suharyanto.

Ia menuturkan, para pengungsi yang direlokasi nantinya akan memperoleh dana tunggu dari BNPB selama kurang lebih enam bulan.

Para pengungsi akan dititipi ke keluarganya masing-masing dan dana tunggu akan diserahkan ke keluarga mereka sampai rumah pengganti para pengungsi siap ditempati.

Baca juga: BNPB Sudah Lapor ke Jokowi Terkait Penyiapan Lahan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Selain itu, BNPB menyiapkan bantuan bagi warga untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat erupsi Semeru.

"Untuk rumah yang masih bisa ditempati tapi kondisinya rusak berat, itu mendapat bantuan Rp 50 juta dari BNPB, yang rusak sedang Rp 25 juta, kemudian yang rusak ringan Rp 10 juta," kata Suharyanto.

Suharyanto menyebut, sejauh ini BNPB mencatat ada 9.374 warga yang mengungsi akibat terdampak erupsi Semeru.

Baca juga: Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Ia menyebutkan, para pengungsi tersebar di 123 titik di sejumlah kabupaten, antara lain Lumajang, Malang, Blitar, Probolinggo, dan Jember.

Adapun korban tewas akibat bencana ini sejumlah 46 orang dan 9 orang masih hilang. Sementara, korban luka-luka terdiri dari 18 orang luka berat dan 12 orang luka ringan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com