Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Kompas.com - 04/12/2021, 15:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih rendah dibandingkan elektabilitas rekan separtainya yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) pada 29 November-2 Desember 2021. Menurut survei, elektabilitas Sandiaga sebesar 13,8 persen, sementara Prabowo yang digadang akan dicalonkan Gerindra sebagai calon presiden pada 2024 hanya 8,4 persen.

"Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini elektabilitas Prabowo Subianto hanya sebesar 8,4 persen, berada di urutan ke lima dari 30 nama yang dinominasikan," kata Direktur Eksekutif IPO Dedy Kurnia Syah dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

"Sementara itu, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi ke dua dengan angka elektabilitas sebesar 13,8 persen," lanjutnya.

Baca juga: Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Sementara itu, di urutan pertama terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 21,3 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di urutan ketiga dengan 11,6 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 10,2 persen.

Menurut Dedy, hasil survei kali ini cukup menarik untuk dicermati. Pasalnya, Prabowo yang justru digadang Gerindra, elektabilitasnya justru kian turun.

Bahkan, dalam skema tokoh menteri paling disukai, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi puncak dengan tingkat kesukaan publik sebesar 86 persen.

Kemudian disusul Tri Rismaharini (82 persen) dan baru kemudian Prabowo Subianto sebesar (77 persen).

“Membaca tingkat popularitas, elektabilitas dan penerimaan publik terhadap tokoh-tokoh potensial, terutama Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto, terlihat mencolok jika Prabowo mulai ditinggalkan, beralih ke Sandiaga Uno yang mulai merangkak naik menggantikan Prabowo," ungkap Dedy.

Dia menilai, peningkatan elektabilitas Sandiaga Uno dipengaruhi beberapa faktor.

Baca juga: Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Di antaranya kejenuhan publik atas ketokohan Prabowo, dan meningkatnya harapan publik agar Sandiaga Uno menggantikan posisi Prabowo.

Selain itu dipengaruhi pula tren pemilih yang cenderung menyukai tokoh muda.

"Dalam presentasi IPO terlihat jika popularitas Sandiaga Uno sebesar 87 persen, berada di bawah Prabowo Subianto yang memperoleh angka popularitas sebesar 94 persen. Tetapi dari sisi kesukaan publik, Sandiaga Uno lebih unggul dibanding Prabowo," jelas Dedy.

“Memang terlihat ada ceruk persentase sekira 15 sampai 17 persen yang tidak suka pada Prabowo, sehingga kelompok ini rentan mempromosikan anti Prabowo. Sementara Sandiaga Uno, belum memiliki pembenci yang sedemikian kuat sebagaimana yang dimiliki Prabowo," lanjutnya.

Adapun survei terbaru IPO ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional dalam skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya (Periode Maret 2020, Agustus 2020, April 2021 dan Agustus 2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com