Salin Artikel

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih rendah dibandingkan elektabilitas rekan separtainya yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) pada 29 November-2 Desember 2021. Menurut survei, elektabilitas Sandiaga sebesar 13,8 persen, sementara Prabowo yang digadang akan dicalonkan Gerindra sebagai calon presiden pada 2024 hanya 8,4 persen.

"Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini elektabilitas Prabowo Subianto hanya sebesar 8,4 persen, berada di urutan ke lima dari 30 nama yang dinominasikan," kata Direktur Eksekutif IPO Dedy Kurnia Syah dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

"Sementara itu, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi ke dua dengan angka elektabilitas sebesar 13,8 persen," lanjutnya.

Sementara itu, di urutan pertama terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 21,3 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di urutan ketiga dengan 11,6 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 10,2 persen.

Menurut Dedy, hasil survei kali ini cukup menarik untuk dicermati. Pasalnya, Prabowo yang justru digadang Gerindra, elektabilitasnya justru kian turun.

Bahkan, dalam skema tokoh menteri paling disukai, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi puncak dengan tingkat kesukaan publik sebesar 86 persen.

Kemudian disusul Tri Rismaharini (82 persen) dan baru kemudian Prabowo Subianto sebesar (77 persen).

“Membaca tingkat popularitas, elektabilitas dan penerimaan publik terhadap tokoh-tokoh potensial, terutama Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto, terlihat mencolok jika Prabowo mulai ditinggalkan, beralih ke Sandiaga Uno yang mulai merangkak naik menggantikan Prabowo," ungkap Dedy.

Dia menilai, peningkatan elektabilitas Sandiaga Uno dipengaruhi beberapa faktor.

Di antaranya kejenuhan publik atas ketokohan Prabowo, dan meningkatnya harapan publik agar Sandiaga Uno menggantikan posisi Prabowo.

Selain itu dipengaruhi pula tren pemilih yang cenderung menyukai tokoh muda.

"Dalam presentasi IPO terlihat jika popularitas Sandiaga Uno sebesar 87 persen, berada di bawah Prabowo Subianto yang memperoleh angka popularitas sebesar 94 persen. Tetapi dari sisi kesukaan publik, Sandiaga Uno lebih unggul dibanding Prabowo," jelas Dedy.

“Memang terlihat ada ceruk persentase sekira 15 sampai 17 persen yang tidak suka pada Prabowo, sehingga kelompok ini rentan mempromosikan anti Prabowo. Sementara Sandiaga Uno, belum memiliki pembenci yang sedemikian kuat sebagaimana yang dimiliki Prabowo," lanjutnya.

Adapun survei terbaru IPO ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional dalam skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya (Periode Maret 2020, Agustus 2020, April 2021 dan Agustus 2021).

Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Dalam melakukan survei, peneliti menentukan sejumlah Desa untuk menjadi sampel. Yang mana setiap desa terpilih ditentukan secara acak –menggunakan random kish grid paper– sejumlah 5 rukun tetangga (RT), pada tiap RT dipilih 2 keluarga (KK).

Pada setiap keluarga dipilih 1 responden (Rs) dengan pembagian lelaki untuk kuesioner ganjil, perempuan untuk genap, total responden lelaki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.

Pada tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak, ini dimungkinkan tidak ada penentuan responden berdasarkan opini surveyor.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/04/15502171/survei-ipo-publik-diduga-mulai-jenuh-elektabilitas-prabowo-kalah-dari

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.