Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Kompas.com - 03/12/2021, 18:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia dijaga dan diperketat untuk mencegah varian baru Covid-19, Omricon.

Wapres meminta agar penjagaan itu dilakukan supaya varian baru tersebut tidak masuk ke Indonesia.

"Dalam konteks varian baru ini, kita mesti ekstra hati-hati menjaga. Wapres selalu mengingatkan untuk menjaga setiap pintu masuk ke wilayah Indonesia, apakah pintu udara, laut, itu yang harus dijaga ketat," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Masduki mengatakan, upaya penjagaan itu telah disanggupi para aparat terkait baik dari imigrasi, kepolisian, hingga Badan Intelejen Negara (BIN).

Menurut dia, pihak-pihak tersebut telah sigap melakukan tugasnya dalam menjaga pintu masuk tersebut.

"Setiap arahan Wapres selalu memperingatkan tingkat kehati-hatian yang tinggi antara mengerem dan mengegas dalam konteks kebangkitan ekonominya. Kalau terlalu mengegas untuk kebangkitan ekonominya tapi lalai dalam menjaga protokol kesehatan, itu bisa jebol seperti negara lain," kata dia.

Masduki mengatakan, tahun 2022 pun menjadi tahun yang riskan karena Indonesia merupakan tuan rumah G20.

Meskipun kegiatannya dilaksanakan di tingkat elite, kata dia, tetapi kegiatan tersebut telah dimulai sejak Desember hingga November 2022.

"Sehingga mungkin di situ akan ada penjagaan-penjagaan yang ketat, disiplin bahwa ada semacam regulasi khusus tapi tingkat kehati-hatian tetap tinggi," kata Masduki.

Lebih lanjut Masduki mengatakan, pemerintah terus intensif melakukan vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Varian Omicron Terdeteksi di Negara Tetangga, Epidemiolog: Bisa Masuk Indonesia dalam Waktu Dekat

Presiden terus menginstruksikan kepada pemerintah daerah, BIN, polisi, dan TNI untuk melaksanakan vaksinasi tersebut.

Sebab jika hanya mengandalkan aparat birokrasi tanpa melibatkan TNI/Polri, kata dia?vaksinasi Covid-19 di Tanah Air tidak akan berhasil seperti saat ini.

"Saya kira itu tetap intensif karena target untuk mencapai 70 persen herd immunity masih jadi prioritas pemerintah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com