Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jadi KSAD karena Anak Emas Jokowi dan Megawati, Jenderal Dudung: Saya Tidak Akan Mau Kalau Dibawa ke Politik

Kompas.com - 21/11/2021, 10:44 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa dirinya tidak akan mau apabila dipilihnya dia sebagai KSAD TNI terkait dengan unsur politik.

Hal tersebut disampaikan Dudung menanggapi adanya tudingan bahwa dirinya merupakan anak emas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri sehingga dipilih menjadi KSAD menggantikan Andika Perkasa yang diangkat sebagai Panglima TNI belum lama ini.

Menurut Dudung, pemilihannya sebagai KSAD TNI tidak ada unsur politiknya.

"Saya lihat tidak ada arah politik dan saya juga tidak akan mau kalau dibawa-bawa ke politik. Tidak akan mau saya," tegas Dudung dikutip dari tayangan video Kompas TV di YouTube, Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Panglima TNI Sebut Presiden yang Putuskan soal Pangkostrad Pengganti Dudung

Dudung mengatakan, dipilihnya dia sebagai KSAD karena dilihat dari pengabdian dan profesionalitas yang dimilikinya.

Tidak hanya dirinya, dia juga meyakini Jokowi memilih mereka tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sebetulnya Pak Jokowi lebih kepada bagaimana melihat dari pekerjaan, melihat dari pengabdian. lebih kepada profesional," ujar dia.

"Saya dari bintang 4 juga bukan berarti tidak ada sejarah di belakangnya. Mungkin Pak Jokowi melihat apa yang selama ini saya lakukan dari Kodam Jaya menimbulkan suatu ketentraman dan kedamaian," lanjut Dudung.

Adapun terkait tudingan dirinya sebagai anak emas Jokowi dan Megawati, Dudung mengatakan bahwa dirinya baru mengenal keduanya saat memiliki pangkat bintang dua.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Dudung Abdurachman: Terima Kasih, Presiden Jokowi

Bahkan ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo atau Gubernur DKI Jakarta, Dudung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi komandan distrik militer (dandim) di wilayah tersebut.

"Kalau saya lihat, Pak Jokowi dan Bu Mega itu tidak ada spesial anak kesayangan tapi lebih cenderung kepada profesionalisme," ujar mantan Dandim Kodam Jaya itu.

Adapun Dudung dilantik Jokowi menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Panglima TNI terpilih, Jenderal Andika Perkasa.

Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com