Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Presiden Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Lebih Efisien

Kompas.com - 12/11/2021, 17:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 lebih efisien. Permintaan itu disampaikan saat Jokowi menerima KPU di Istana Kepresidenan, Kamis (11/11/2021).

"Presiden menyampaikan saran agar anggaran Pemilu 2024 disusun lebih efisien, karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Secara teknis, lanjut Pramono, KPU diminta membuat dua simulasi anggaran, yakni apabila pemilu masih dalam suasana pandemi dan jika tidak dalam suasana pandemi.

Baca juga: KSP Sebut Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Ada di Tangan KPU

Menanggapi saran presiden tersebut, KPU akan menindaklanjuti dengan membuat simulasi anggaran.

Selain itu, Pramono mengungkapkan dalam pertemuan itu KPU juga melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2020.

Selain itu, KPU juga menyampaikan soal persiapan Pemilu 2024.

"Memang telah menjadi kewajiban bagi KPU untuk melaporkan kepada pemerintah dan DPR tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada 2019 lalu, KPU juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2019 kepada presiden, ketua DPR dan instansi lain," jelas Pramono.

Kepada presiden, KPU melaporkan soal DPT, jumlah paslon, SDM, anggaran, sengketa di MK, pengaturan soal protokol kesehatan, tingkat partisipasi, dan sebagainya.

Baca juga: Sudah Diatur Undang-undang, KPU Diminta Tak Ragu Putuskan Hari H Pemilu 2024

Pramono mengungkapkan, menanggapi laporan KPU, presiden mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020.

"Pilkada dengan partisipasi pemilih tinggi namun tanpa peningkatan kasus Covid-19 secara nasional," katanya.

"Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa KPU akan mampu melaksanakan Pemilu 2024 karena sukses menyelenggarakan pemilu 2019 yang serentak dan Pilkada 2020 di tengah pandemi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com