Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Bayi dengan Berat Rendah Salah Satu Pemicu Stunting

Kompas.com - 03/11/2021, 11:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rendahnya berat badan bayi yang baru lahir menjadi salah satu faktor pemicu stunting di Indonesia.

Fakta menunjukkan, bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg atau 2.500 gram akan berisiko mengalami gagal tumbuh atau stunting yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Dalam kunjungannya ke RSUD Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan jumlah bayi yang terlahir dengan berat rendah terus mengalami peningkatan.

Baca juga: 10 Kelurahan Jadi Prioritas Penanganan Stunting di Jakarta Pusat

Di rumah sakit tersebut terdapat 11 bayi dengan kondisi berat lahir rendah bahkan ada yang hanya seberat 750 gram atau kurang dari 1 kilogram.

"Ini berpeluang besar menjadi stunting sehingga harus kita cegah. Peluangnya untuk menjadi stunting kalau tidak ditangani sungguh-sungguh,” ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/11/2021).

Muhadjir menerima laporan bahwa bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram di rumah sakit tersebut berhubungan dengan permasalahan adaptasi pernapasan.

Hal itu disebabkan oleh paru-paru bayi yang kecil dan belum matang sehingga memerlukan alat bantu napas mekanis, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).

Sementara itu, bayi dengan berat antara 1.500 sampai 2.000 gram seharusnya bisa lebih bertahan hidup.

"Tapi kedua kelompok itu memerlukan upaya khusus dengan level 2 sampai 3 tergantung adaptasi pernapasan saat hari pertama, dukungan alat medis, dokter spesialis anak, dan dukungan gizi sesuai berat badan serta umur kehamilan," kata dia.

Problem lainnya yang ditemukan Muhadjir adalah banyaknya ibu yang melahirkan dalam usia yang masih sangat muda atau di bawah umur.

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Hal tersebut menjadi salah satu faktor besar yang juga membuat anak terlahir stunting.

"Ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada remaja untuk tidak segera menikah sampai benar-benar siap,” ujar Muhadjir.

Dalam kunjungan itu, Muhadjir didampingi oleh Wakil Bupati Berau Gamalis, Kepala Dinas Kesehatan Berau Iswahyudi, Direktur RS Nurmin Baso Madandan, dan Kapolres Berau Anggoro Wicaksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com