Pemerintah Pastikan Penanganan Keamanan dan Pembangunan Infrastruktur Papua Berjalan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan akan terus menangani keamanan dan pembangunan infrastruktur di Papua.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Dalam hal keamanan di Papua, Ma'ruf memastikan bahwa pemerintah akan menangani hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah menangani dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi konstitusional yang mewakili kehadiran negara dan sudah dilakukan penanganan yang sangat baik," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: KKB Kembali Berulah, Bakar Ambulans dan Fasum Bandara Intan Jaya Papua, TNI: Tak Ada Korban Jiwa

Ma'ruf pun mengarahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait hal tersebut.

Tujuannya adalah agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

"TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga meminta agar seluruh tokoh agama dan masyarakat di Papua terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif di Papua.

Baca juga: Redam Situasi Intan Jaya, Mahfud Minta TNI-Polri Ambil Tindakan Terukur

Hal tersebut agar seluruh program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik.

"Diserukan kepada seluruh masyarakat terutama tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk tetap tenang dan terus bekerja sama dengan pemerintah," ujar dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua.

Baca juga: Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Terlebih, dalam melaksanakan itu sudah terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan dalam Inpres maupun undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan Papua aman sejahtera," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, ke depannya percepatan pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan daerah.