Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 26/10/2021, 16:35 WIB
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Dokumen DPP PDI-PSekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menerima kunjungan Ketua Umum PKP Yussuf Solichien di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Dalam pertemuan itu, kedua partai membahas sejumlah isu aktual seperti ancaman ideologi yang ingin mengubah ideologi Pancasila, upaya menjaga kebhinekaan, penanganan Covid-19, dan wacana amendemen UUD 45.

"PDI Perjuangan dan PKP satu kekuatan nasionalis. Kekuatan Merah-Putih. Kita sama-sama berkomitmen melawan ideologi yang mau mengganti Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama. Pertemuan ini momentum memperkuat kerja sama kedua partai," ucap Hasto lewat keterangan tertulis.

Baca juga: Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Ia menilai ada banyak kesamaan antara partainya dengan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang kini dipimpin Yussuf Solichien.

Menurut Hasto, PDI-P dan PKP sama-sama memiliki spirit yang kuat dalam memperjuangkan Pancasila.

"Rekam jejak PDIP ini berkaitan dengan PNI yang pada tahun 1973 terjadi fusi. Kalau PKP kan berkaitan dengan purnawirawan TNI yang bersama-sama kita lihat rekam jejaknya dalam menegakkan Pancasila," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ibu Megawati Soekarnoputri sangat intens berkomunikasi dengan bapak Tri Sutrisno dan juga bapak Hendropriyono yang merupakan sahabat baik Ibu Megawati," kata Hasto menyebut dua tokoh senior PKP.

Menurut Hasto lewat silaturahmi ini kedua partai sama-sama ingin membangun kerja sama dengan spirit gotong royong di antara seluruh partai politik.

Hal senada disampaikan Yussuf. Ia mengatakan PKP dan PDI-P mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila.

Baca juga: Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Yusuf mengatakan PDI-P dan PKP siap menghadapi segala rongrongan ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, dan kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila.

"Kami berterima kasih diterima di markas PDI-P. Dan ke depan bisa berkolaborasi meningkatkan demokrasi tidak hanya demokrasi tapi demokrasi Pancasila supaya cita-cita founding fathers bisa tercapai," kata Yussuf.

"PKP sama dengan PDIP tetap mempunyai komitmen yang kuat menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghadapi segala rongrongan ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, sifat-sifat yang diskriminatif, termasuk kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila," lanjut Yussuf.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.