Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Kompas.com - 10/09/2021, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, tim pemerintah saat ini bekerja dengan optimal dan solid.

"Yang jelas, kita semua sekarang bisa lihat tim hari ini bekerja dengan optimal. Soliditas ini akan menjadi modal berharga untuk melewati dan bangkit dari situasi pandemi," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Jumat (10/9/2021).

Ia berkomentar soal kemungkinan kembali dilakukannya perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Soal Kemungkinan Adanya Reshuffle, Fadjroel: Biar Presiden Bicara Dulu...

Dia mengatakan, pemerintah sudah bekerja dengan sangat baik dalam menurunkan tren kasus Covid-19.

Meski demikian, menurut dia, saat ini semua pihak harus terus waspada dan bersiap selama pandemi masih terjadi.

Faldo pun menegaskan, hingga saat ini ia tidak mendengar informasi mengenai reshuffle.

Sebab, kata dia, semua pejabat negara sedang fokus bekerja.

"Saya tidak pernah dengar ada kabar. Semua pejabat negara fokus," ucap dia.

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Ssbelumnya, pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang ramai diperbincangkan setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kata Fadjroel saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Fadjroel mengatakan, presiden saat ini fokus menangani pandemi virus corona.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menunggu kepastian tentang isu perombakan kabinet.

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, akan ada dinamika politik setelah masuknya PAN dalam parpol koalisi pemerintah.

Baca juga: Gerindra Tak Mau Beranda-andai Soal Reshuffle Setelah PAN Disebut Masuk Koalisi

Menurut Ujang, dinamika politik itu berkaitan dengan reshuffle.

Ujang berpandangan, Jokowi akan memberikan satu kursi menteri untuk PAN.

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com