Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lindungi Bambu Laut dengan Teknologi Wahana Restorasi, Peneliti Kementerian KP Ini Raih Satyalancana

Kompas.com - 19/08/2021, 10:24 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Eksploitasi berlebihan terhadap bambu laut tidak hanya mengancam kelestariannya, tetapi juga dapat merusak ekosistem laut.

Untuk diketahui, bambu laut merupakan jenis karang yang berperan sebagai penyusun terumbu karang kedua setelah karang batu.

Guna melindungi bambu laut serta ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan berbagai upaya.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan teknologi “Wahana Perekayasaan Teknologi Konservasi Biota (Wakatobi) Sea Bamboo (bambu laut)”.

Baca juga: Upacara Bendera Sambil Menyelam Menikmati Keindahan Bawah Laut Wakatobi

Adapun teknologi itu diciptakan salah satu peneliti dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Sunarwan Asuhadi. LPTK merupakan suatu wadah penelitian di bawah supervisi Pusat Riset Kelautan BRSDM.

Atas partisipasi Sunarwan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan bertepatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI.

Tanda kehormatan tersebut diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono bersama beberapa pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) lainnya, termasuk dari BRSDM, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Jaga Kesehatan Laut, Menteri Trenggono Pastikan Perairan Indonesia Bebas Cantrang

"Kepada bapak dan ibu penerima Satyalancana pada hari ini, Selasa (17/8/2021), Anda merupakan ujung tombak terdepan Kementerian KP untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kelautan dan perikanan dalam memberikan pelayanan yang terbaik," ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (19/8/2021).

Trenggono menilai, Sunarwan berhasil menginisiasi Wakatobi Sea Bamboo yang memiliki keunggulan struktur yang kuat.

Tak hanya kuat, teknologi tersebut juga memiliki ruang perlindungan biota, aneka formasi substrat, dan membuat bibit lebih tahan pada perairan berombak maupun berarus kencang.

Baca juga: Akibat Pemanasan Global, Biota Laut Migrasi ke Kawasan Kutub

“Dengan Wakatobi Sea Bamboo, kelestarian bambu laut dapat terjaga dan masyarakat bisa menerima manfaatnya. Terutama di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng),” ucap Trenggono.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRSDM Kusdiantoro mengatakan, pihaknya terus mendukung progam prioritas yang menjadi terobosan Kementerian KP.

“Dukungan tersebut kami lakukan melalui riset dan inovasi teknologi guna menghasilkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Turut menunjang sektor pariwisata

Inovasi teknologi Wakatobi Bamboo Sea diklaim tidak hanya menunjang sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor lain, seperti pariwisata.

“Teknologi Wakatobi Sea Bamboo lahir secara orisinil dari internal Tim LPTK dengan mempertimbangkan karakter lokasi Wakatobi. Seperti diketahui, kawasan ini dikenal sebagai wilayah pulau-pulau kecil yang dipengaruhi dua musim sekaligus, yakni barat dan timur,” ujar Peneliti LPTK Sunarwan Asuhadi.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com