KILAS

Pastikan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kemendesa PDTT Siapkan Program "Sapa Desa"

Kompas.com - 19/08/2021, 09:48 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) DOK. Humas Kementerian Desa PDTTMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim)

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan, pihaknya selalu memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya, melalui program Sapa Desa.

“Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), kami menyiapkan (program) yang dinamakan Sapa Desa, yang setiap hari telepon setiap desa. Jika lancar, tiap tiga bulan, desa akan tersapa kembali,” paparnya pada Rabu (18/8/2021).

Program Sapa Desa, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan cara menyapa desa yang tidak terkendala sinyal secara virtual setiap hari.

Gus Halim juga mengatakan, pihaknya berpedoman, semua kebijakan dari pemerintah pusat harus bisa dipahami oleh pemerintah daerah dengan jelas.

“Kunci jelas ini artinya dipahami. Makanya kemudian semua kebijakan yang saya keluarkan selalu diiringi village summary supaya ruh kebijakan bisa dipahami dan terbukti efektif,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Mendes Minta Pemerintah Desa Data Warga Tak Punya KTP untuk Permudah BLT

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia memaparkan, Kemendesa PDTT melakukan penyederhanaan diksi agar para kepala desa (kades) dan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dapat memahami kebijakan yang diterbitkan.

Dengan demikian, kebijakan dapat langsung diaplikasikan tanpa perlu waktu tambahan untuk memahami konsep.

“Maka dari itu, peran pendamping desa menjadi sangat penting agar perencanaan pembangunan di desa bisa berjalan,” kata Gus Halim.

Dalam setiap kebijakannya, Menteri Desa PDTT mengaku telah memberikan arahan yang jelas. Ia mencontohkan seperti arahan terkait penggunaan dana desa.

Arahan tersebut disampaikan agar semua desa tidak pikir panjang untuk menyalurkan Dana Desa.

Baca juga: Gus Halim Minta Kades Edukasi Warga, HUT RI Tak Hanya Disyukuri dengan Perayaan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.