Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Belum Terkendali, Koalisi dan Asosiasi Kesehatan Minta Presiden Lakukan 8 Poin Ini

Kompas.com - 18/08/2021, 16:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) merasa prihatin dengan kondisi pandemi dan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Perwakilan Kompak sekaligus Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) Emi Nurjasmi mengatakan, kasus konfirmasi Covid-19 masih tinggi, per 17 Agustus 2021 total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3,89 juta kasus.

Hal ini, kata dia, menyebabkan Indonesia menduduki posisi ke-13 di dunia terkait kasus Covid-19.

"Meski kasus konfirmasi sudah mengalami penurunan akan tetapi angka kematian masih tinggi, bahkan Indonesia beberapa kali mencatat rekor kasus kematian harian tertinggi di dunia," kata Emi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Soal Pidato Kenegaraan, LaporCovid-19 Sayangkan Jokowi Tak Minta Maaf atas Angka Kematian Covid-19

Emi juga menyinggung jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang wafat selama pandemi yaitu ada 640 dokter yang meninggal akibat Covid-19.

Padahal, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kunci dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah yaitu dosis pertama 26,04 persen dan dosis kedua 14,00 persen.

"Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) juga belum maksimal, testing harus mengacu ke standar WHO, dengan positivity rate Indonesia 15-25 persen maka seharusnya testing 10 per 1.000 penduduk atau 400.000 orang per hari tapi target ini belum tercapai," ujarnya.

Baca juga: Luhut Tegaskan Angka Kematian Bakal Kembali Jadi Indikator Asesmen Level PPKM

Atas dasar keprihatinan tersebut, Kompak dalam seruan kebangsaan meminta Presiden RI melakukan 8 poin berikut ini:

1. Meminta Presiden RI untuk membuat sebuah platform penanganan Pandemi yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan masalah kesehatan dan dampak langsung yang timbul akibat Covid-19.

2. Meminta Presiden RI agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan Pandemi Covid-19.

3. Meminta Presiden RI untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional yang efektif.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Diprediksi Berlangsung Lama, Menkes: Kita Harus Punya Roadmap

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com