Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Belum Terkendali, Koalisi dan Asosiasi Kesehatan Minta Presiden Lakukan 8 Poin Ini

Kompas.com - 18/08/2021, 16:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) merasa prihatin dengan kondisi pandemi dan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Perwakilan Kompak sekaligus Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (PB IBI) Emi Nurjasmi mengatakan, kasus konfirmasi Covid-19 masih tinggi, per 17 Agustus 2021 total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3,89 juta kasus.

Hal ini, kata dia, menyebabkan Indonesia menduduki posisi ke-13 di dunia terkait kasus Covid-19.

"Meski kasus konfirmasi sudah mengalami penurunan akan tetapi angka kematian masih tinggi, bahkan Indonesia beberapa kali mencatat rekor kasus kematian harian tertinggi di dunia," kata Emi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Soal Pidato Kenegaraan, LaporCovid-19 Sayangkan Jokowi Tak Minta Maaf atas Angka Kematian Covid-19

Emi juga menyinggung jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang wafat selama pandemi yaitu ada 640 dokter yang meninggal akibat Covid-19.

Padahal, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kunci dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, capaian vaksinasi Covid-19 masih rendah yaitu dosis pertama 26,04 persen dan dosis kedua 14,00 persen.

"Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) juga belum maksimal, testing harus mengacu ke standar WHO, dengan positivity rate Indonesia 15-25 persen maka seharusnya testing 10 per 1.000 penduduk atau 400.000 orang per hari tapi target ini belum tercapai," ujarnya.

Baca juga: Luhut Tegaskan Angka Kematian Bakal Kembali Jadi Indikator Asesmen Level PPKM

Atas dasar keprihatinan tersebut, Kompak dalam seruan kebangsaan meminta Presiden RI melakukan 8 poin berikut ini:

1. Meminta Presiden RI untuk membuat sebuah platform penanganan Pandemi yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan masalah kesehatan dan dampak langsung yang timbul akibat Covid-19.

2. Meminta Presiden RI agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan Pandemi Covid-19.

3. Meminta Presiden RI untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional yang efektif.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Diprediksi Berlangsung Lama, Menkes: Kita Harus Punya Roadmap

4. Meminta Presiden RI untuk memperkuat pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T) mengacu kepada standar global yang telah ditetapkan oleh WHO.

5. Meminta Presiden Republik Indonesia agar lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan, baik masalah perlindungan dalam pekerjaan (APD, jam kerja, beban kerja, insentif) maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan.

6. Meminta Presiden RI agar meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan, termasuk memperkuat program 3T (testing, tracing dan treatment) guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kurangi Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19

7. Meminta Presiden RI untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Pelayanan kesehatan primer, sekunder, tersier harus diperkuat sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi goncangan bencana kesehatan.

8. Meminta Presiden RI untuk memperbaiki sektor hilir penanganan covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alkes, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dinginnya, serta sarana pendukung lainnya.

Lebih lanjut, Emi berharap delapan poin tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi presiden dalam penanganan Covid-19.

"Kami meyakini keberhasilan program Covid-19 akan mendukung pulihnya sektor ekonomi, sosial dan sektor-sektor pembangunan lainnya," ucap Emi.

Baca juga: 640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Adapun Kompak terdiri dari beberapa organisasi profesi dan asosiasi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Asosiasi Dinas Seluruh Indonesia (Adinkes).

Kemudian, Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia (PP Kestraki), Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Gabungan Pengusaha Jamu (GP Kamu).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com