Kompas.com - 18/08/2021, 16:16 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - LaporCovid-19 merekomendasikan pemerintah untuk mengurangi peran militer atau TNI/Polri dalam penanganan Covid-19.

Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan, pemerintah mesti mengubah pendekatan penanganan pandemi Covid-19 menjadi lebih demokratis sesuai dengan keilmuan medis.

"Pemerintah mesti mengubah pendekatan kekuasaan yang lebih demokratis sesuai keilmuan medis dan saintiifk serta mengurangi peran militer sesuai porsinya," kata Firdaus dalam konferensi pers "Paparan Kajian LaporCovid-19: Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespon Pandemi Covid-19", Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Panglima TNI Apresiasi Dedikasi Nakes Tanggulangi Pandemi

Firdaus mengatakan, hal itu bisa dilakukan pemerintah dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat yang berpusat pada hak asasi manusia serta mereformasi kebijakan yang cenderung melanggar hak atas kesehatan.

Dalam paparannya, Firdaus menuturkan, pengerahan militer dalam penanganan pandemi diawali ketika unsur TNI/Polri masuk dalam jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Namun, Firdaus menyebutkan saat ini TNI/Polri telah terlibat cukup jauh, misalnya dengan menjadi petugas lacak kontak erat serta penegakan protokol kesehatan.

Ia mempersoalkan sanksi-sanksi fisik yang diterapkan oleh personel TNI/Polri terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan seperti dengan push-up, menembak meriam air, bahkan ada yang melakukan pemukulan dan penganiayaan.

Baca juga: TNI: Pemerintah Berupaya Keras Penuhi Kebutuhan Stok Vaksin Covid-19

Padahal, kata Firdaus, keterlibatan TNI/Polri dinilai tidak cukup efektif untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat karena LaporCovid-19 masih menerima banyak laporan terkait ketidakpatuhan atau pelanggaran protokol kesehatan.

Ia juga khawatir, pendekatan yang dilakukan oleh TNI/Polri dapat menjadi masalah berkepanjangan yakni turunnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

"Kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin melemah terlebih apabila justru pendekatan yg dilakukan cenderung represif dan tidak konsisten dengan prinsip kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia," kata dia.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi dan Promosi 21 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya...

Selain itu, Firdaus juga menyoroti peran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dinilai menyebabkan distribusi vaksin yang tidak merata.

"Banyak laporan, puskesmas atau faskses kehabisan stok vaksin tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI/Polri," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.