JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kemungkinan besar pandemi Covid-19 akan bertahan cukup lama di Indonesia, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutus penularannya.
Oleh karenanya, Budi mengatakan, dibutuhkan roadmap agar ke depannya kegiatan masyarakat berjalan aman selama pandemi.
"Jadi arahan presiden kita harus miliki roadmap bagaimana kalau ke depannya virus ini hilang butuh waktu sampai tahunan, bagaimana prokes kita bisa menjaga kita untuk tetap normal menjalankan ekonomi dengan kondisi yang lebih aman," kata Budi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).
Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan pilot project yang akan mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama masyarakat.
Keenam aktivitas utama tersebut adalah perdagangan modern dan tradisional, kantor atau kawasan industri, transportasi darat, laut dan udara, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.
Baca juga: Mulai Besok Ibadah di Daerah PPKM Level 4 Diperbolehkan, Maksimal untuk 20 Orang
Ia mengatakan, keenam jenis aktivitas tersebut akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui status vaksin seseorang.
"Sudah diputuskan presiden akan gunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai dasar dan minggu depan mulai di beberapa mal, kerja sama dengan asosiasi mal Indonesia (menerapkan aplikasi PeduliLindungi)," ujarnya.
Budi mengatakan, mereka yang melakukan enam jenis kegiatan tersebut akan di-screening untuk melihat apakah sudah divaksinasi atau belum melalui aplikasi PeduliLindungi.
Mereka yang sudah divaksinasi, lanjut Budi, akan memperoleh kelonggaran dalam protokol kesehatan.
"Kalau yang sudah vaksin satu meja berempat dan bisa selamanya buka masker. Yang belum (vaksin) satu meja berdua dan ditaruh di ruangan terbuka, (dan) akan diatur dalam prokes untuk keenam aktivitas," tuturnya.
Baca juga: Daftar 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 Hingga 23 Agustus
Lebih lanjut, Budi berharap, dengan pilot project tersebut, protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas.
"Jadi pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.