Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Diprediksi Berlangsung Lama, Menkes: Kita Harus Punya Roadmap

Kompas.com - 09/08/2021, 22:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kemungkinan besar pandemi Covid-19 akan bertahan cukup lama di Indonesia, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutus penularannya.

Oleh karenanya, Budi mengatakan, dibutuhkan roadmap agar ke depannya kegiatan masyarakat berjalan aman selama pandemi.

"Jadi arahan presiden kita harus miliki roadmap bagaimana kalau ke depannya virus ini hilang butuh waktu sampai tahunan, bagaimana prokes kita bisa menjaga kita untuk tetap normal menjalankan ekonomi dengan kondisi yang lebih aman," kata Budi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan pilot project yang akan mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama masyarakat.

Keenam aktivitas utama tersebut adalah perdagangan modern dan tradisional, kantor atau kawasan industri, transportasi darat, laut dan udara, pariwisata, keagamaan dan pendidikan.

Baca juga: Mulai Besok Ibadah di Daerah PPKM Level 4 Diperbolehkan, Maksimal untuk 20 Orang

Ia mengatakan, keenam jenis aktivitas tersebut akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui status vaksin seseorang.

"Sudah diputuskan presiden akan gunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai dasar dan minggu depan mulai di beberapa mal, kerja sama dengan asosiasi mal Indonesia (menerapkan aplikasi PeduliLindungi)," ujarnya.

Budi mengatakan, mereka yang melakukan enam jenis kegiatan tersebut akan di-screening untuk melihat apakah sudah divaksinasi atau belum melalui aplikasi PeduliLindungi.

Mereka yang sudah divaksinasi, lanjut Budi, akan memperoleh kelonggaran dalam protokol kesehatan.

"Kalau yang sudah vaksin satu meja berempat dan bisa selamanya buka masker. Yang belum (vaksin) satu meja berdua dan ditaruh di ruangan terbuka, (dan) akan diatur dalam prokes untuk keenam aktivitas," tuturnya.

Baca juga: Daftar 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 Hingga 23 Agustus

Lebih lanjut, Budi berharap, dengan pilot project tersebut, protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas.

"Jadi pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com